Guru Honorer di Tuba Gelar Aksi Tuntut Buka Penerimaan PPPK

Menggala (Lampost.co) – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Tulangbawang menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Tulangbawang, Rabu, 16 Agustus 2023. Mereka menuntut pemerintah membuka penerimaan formasi PPPK.

Aksi damai guru honorer itu dilakukan saat DPRD Tulangbawang bersama pihak eksekutif tengah menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato presiden dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI.

Mereka sempat tertahan di depan gerbang gedung DPRD lantaran di larang masuk ke dalam halaman.

Baca juga: Tahun 2023 Pemprov Lampung hanya Buka Pendaftaran PPPK Tenaga Guru dan Kesehatan

Koordinator Lapangan Mardi mengatakan aksi damai yang dilakukan para guru itu guna menuntut DPRD dan Penjabat Bupati Tulangbawang Qudratul Ikhwan membuka formasi penerimaan PPPK. "Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Tulangbawang membuka formasi PPPK tahun 2023 sesuai dengan PMK Nomor 212/PMK.07/2022," kata Mardi saat berorasi.

Ia meminta, pemerintah daerah agar memperlakukan guru honorer dengan manusia. "Kami meminta Pemkab Tulangbawang memperhatikan nasib dan kesejahteraan teman-teman kami dari Staf TU honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun," ujar dia.

Baca juga: Rekrutmen PPPK Lampung Barat Belum Bisa Dimulai, Ini Alasannya

5 Poin

Mardi mengatakan terdapat lima point tuntutan para tenaga guru honorer kepada pemerintah daerah setempat.

Lima point tuntutan itu yakni meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang membuka formasi PPPK tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 tanggal 27 Desember 2022.

Kedua, meminta agar diperlakukan manusiawi sebagai manusia dan guru yang membentuk manusia calon pemimpin masa depan bangsa, tetapi terkadang guru menerima perlakuan yang tidak pantas dan ada aturan dan kebijakan yang justru membuat guru menderita.

Ketiga, pihaknya meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang turut memperhatikan nasib dan kesejahteraan Staf TU honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Keempat, pihaknya menyampaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Tulangbawang saat ini dalam kondisi tidak baik-saja. Pasalnya terdapat oknum yang bermain dengan memeras kepala sekolah dengan melibatkan oknum penegak hukum.

Kelima, meminta agar pemerintah pusat maupun daerah lebih serius memperhatikan nasib guru. "Alasan ketiadaan dana dan anggaran dijadikan alasan. Tetapi untuk diluar hal-hal diluar urusan kesejahteraan guru dan pendidikan selalu ada dana," ujar dia.

Bawa Bayi

Seorang guru bahkan membawa bayinya yang masih berumur beberapa bulan saat menuntut perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tulangbawang.

Nirma Sari (32) mengaku terpaksa membawa bayinya saat melakukan orasi damai dengan harapan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tulangbawang dapat mengabulkan permintaan mereka. "Saya berharap Pj Bupati Tulangbawang bisa membuka formasi PPPK untuk guru tahun ini, seperti daerah kabupaten lain," kata dia.

Dia mengaku, sejak 2009 telah mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Rawapitu. "Hargai perjuangan kami dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Tulangbawang. Kami sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi tapi tidak pernah diberikan kejelasan nasibnya," ujar dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi