#TANGGAMUS

Guru di Tanggamus Dilarang Jadi Penyelenggara Pemilu 2024

Guru di Tanggamus Dilarang Jadi Penyelenggara Pemilu 2024
Pemerintah Kabupaten Tanggamus melarang para guru menjadi tenaga kesekretariatan, panitia dan pengawas dalam pelaksanaan pemilu di 2024. Lampost.co/Rusdy Senapal


Kotaagung (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Tanggamus melarang para guru di lingkungan dinas pendidikan setempat untuk menjadi tenaga kesekretariatan, panitia dan pengawas dalam pelaksanaan pemilu di 2024 nanti.

Melalui surat ederan yang diterbitkan Selasa, 17 Januari 2023, Sekda Kabupaten Tanggamus, Hamid H Lubis, mengatakan pentingnya peran dan fungsi guru sehingga keterlibatan dalam pelaksanaan pemilu dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah.

"Setiap guru tetap bekerja selama 37,5 jam perminggu di satuan dinas pendidikan. Termasuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai hasil pembelajaran. Serta membimbing dan melatih peserta didik, juga melaksanakan tugas tambahan," kata dia.

Ketua KPU Tanggamus Angga Lazuardi mengatakan, pihaknya tetap berpedoman dengan undang-undang tentang pemilu. Menurutnya, selama melampirkan surat izin dari atasan, maka memenuhi syarat menjadi penyelenggara pemilu. "Itu urusan internal Pemda Kabupaten Tanggamus," kata dia, Rabu, 18 Januari 2023.

Ia mengaku bahwa saat ini di KPU Tanggamus seperti Sekretariat dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memang ada Aparat Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih proses perekrutan.

"Jika surat itu (SE) ditujukan ke KPU Tanggamus, maka kami akan melaksanakan rapat internal dan akan kami konsultasikan ke KPU Provinsi. Tapi surat itu tidak ditujukan kepada kami," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait