#sengketapilkada#beritalampung#persidangan

Gugatan Sengketa Pilkades Mojokerto Dikabulkan, Puluhan Warga Sujud di Halaman PTUN

( kata)
Gugatan Sengketa Pilkades Mojokerto Dikabulkan, Puluhan Warga Sujud di Halaman PTUN
Warga bersujud syukur usai gugatan sengketa Pilkades Mojokerto dikabulkan Majelis Hakim. Lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co): Sujud syukur dan isak tangis bercampur bahagia mewarnai sidang sengketa pemilihan kepala Desa Mojokerto, Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah di Pengadilan Tatausaha Negara (PTUN) Tanjungkarang, Rabu, 16 September 2020. 

Tiga penggugat dalam sengketa Pilkades di Desa Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah diantaranya Hadi Sutrisno, Agus Trimono dan Sahri, ketiganya memenangi gugatan dalam sidang hari ini.

Usai Ketua Majelis Hakim Indra Kesuma Nusantara membacakan putusan yang menyatakan ketiganya dinyatakan menang dalam persidangan, bersama masyarakat yang hadir di ruang sidang, ketiganya langsung menyambut bahagia dengan berteriak Allahu Akbar beberapa kali diiringi tangisan.

Tidak sampai disitu saja, kebahagian ketiga penggugat beserta puluhan masyarakat yang datang ke PTUN kembali terjadi di halaman depan Pengadilan, secara bersama-sama mereka bersujud di tanah sembari menangis.

"Saya calon yang menggugat nomor urut 1. Ini keadilan dari Tuhan. Atas nama rakyat keadilan itu harus benar dan hari ini terjawab kebenaranya. Alhamdulilah kami menang," kata Hadi Sutrisno ditemui usai sidang.

Menurutnya dalam hal sengketa ini masyarakat kurang puas dan kurang terima atas putusan hasil pemilihan kepala desa setempat kala itu. "Hal ini menjadikan pengalaman untuk kita semua termasuk pemerintah bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Suara rakyat suara emas yang didengarkan oleh Tuhan yang Maha Esa," kata dia.

Gunawan Raka, Kuasa Hukum ketiga penggugat mengatakan beberapa penggugat yakni Hadi Sutrisno, Agus Trimono, dan Sahri dalam sengketa ini menilai pemilihan kepala desa di desanya tidak sah, karena pada saat pemilihan ada beberapa aturan yang secara aturan belum diatur oleh peraturan daerah atau pun peraturan bupati, namun oleh panitia menurut penilaian kertas suara itu ditentukan secara sepihak oleh panitia sehingga merugikan calon-calon yang ikut dalam pemilihan.

"Contohnya seperti mana kualifikasi suara rusak, suara tidak sah, dan suara sah itu ternyata secara sepihak ditentukan oleh panitia tanpa kesepakatan dari calon, sehingga pada saat penghitungan terjadi yang seharusnya si A menang karena surat suaranya dinyatakan rusak tetapi aturan rusak itu sendiri tidak jelas, sehingga merugikan calon dan mengajukan keberatan (gugatan)," kata Gunawan Raka.

"Aturan mainnya itu tidak jelas karena ketidak jelasan ini dimanfaatkan, ada indikasi kecurangan sistematis," katanya.

Sementara pihak tergugat didamping penasehat hukumnya, Tua Alpaolo Harahap menilai ada beberapa pertimbangan didalam fakta persidangan tidak sesuai salah satunya surat suara rusak sebanyak 400 tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh saksi yang dihadirkan.

"Kami sudah berkomunikasi dengan klien kami kemungkinan kami akan upaya hukum banding," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar