pilkadaKPU

Gugatan Sengketa Pilkada Bertambah 47 dalam Sehari

Gugatan Sengketa Pilkada Bertambah 47 dalam Sehari
Ilustrasi/Medcom.id


JAKARTA (Lampost.co) -- Permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bertambah signifikan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU), penambahan mencapai 47 gugatan dalam 24 jam.

 

"Total gugatan yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) mencapai 75 gugatan," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Desember 2020.

Hasyim merinci gugatan berdasarkan jenis pemilihan. Sebanyak 67 gugatan berasal dari pemilihan bupati (pilbup) dan delapan pemilihan wali kota (pilwakot).

Berikut penambahan gugatan berdasarkan provinsi per 19 Desember 2020 pukul 02.00 WIB, yaitu: Pilkada Puwohato (Gorontalo), Tojo Una-una (Sulawesi Tengah), Purworejo (Jawa Tengah), Halmahera Timur (Maluku Utara), Sorong Selatan (Papua Barat), Teluk Wondama (Papua Barat), Ogan Komering Ulu (Sumsel), Konawe Selatan (Sulawesi Utara), Mamberamo Raya (Papua), Sorong Selatan (Papua Barat), Labuhan Batu (Sumatra Utara).

Selanjutnya, Pilkada Kepulauan Aru (Maluku), Pesisir Barat (Lampung), Toli-toli (Sulawesi Tengah), Medan (Sumatra Utara), Manokwari Selatan (Papua Barat), Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kaur (Bengkulu), Bengkulu Selatan (Bengkulu), Bandung (Jawa Barat), Lampung Selatan (Lampung), Gorontalo (Gorontalo), Nunukan (Kalimantan Utara).

Berikutnya, Tasikmalaya (Jawa Barat), Bone Bolango (Gorontalo), Muna (Sulawesi Utara), Wakatobi (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku Utara), Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur), Gorontalo (Gorontalo), Halmahera Utara (Maluku Utara), Labuhanbatu (Sumatra Utara), Nias Selatan (Sumatra Utara), Kuantan Singingi (Riau), Pesisir Selatan (Sumatra Barat).

Berikutnya, Pilkada Lampung Selatan (Lampung), Balikpapan (Kalimantan Timur), Bone Bolango (Gorontalo), Sijunjung (Sumatra Barat), Malinau (Kalimantan Utara), Sungai Penuh (Jambi), Karimun (Kepulauan Riau), Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan), Rokan Ulu (Riau), Manokwari (Papua Barat), Mamberamo Raya (Papua), Maluku Barat Daya (Maluku), Pandeglang (Banten).

KPU memberikan kesempatan kepada para pasangan calon (paslon) menggugat hasil Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, mereka dipersilakan untuk mengajukan gugatan sengketa PHP ke Mahkamah Konstitusi.

KPU daerah diminta tidak mengumumkan penetapan paslon terpilih selama proses pendaftaran gugatan sengketa Pilkada berlangsung. Jadwal pengajuan yaitu 3X24 jam sejak tanggal dan jam penetapan hasil penghitungan suara.
 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait