#beritalampung#beritalampungterkini#keterbukaaninformasi#informasipublik

Gubernur Arinal Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari KI

Gubernur Arinal Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari KI
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi yang mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Atria Gading Serpong, Rabu, 14 Desember 2022. Dok Kominfo Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 kategori pemerintah provinsi sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 95,28. Penganugerahan yang diberikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, di Hotel Atria Gading Serpong, Rabu, 14 Desember 2022. 

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan hal esensial, fundamental, dan merupakan prinsip good governance dan clean governance.

"Penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pengumuman dan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik," katanya. 

Baca juga: Gubernur Arinal Menerima Penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM 

Penganugerahan ini juga menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada badan publik agar meningkatkan komitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

"Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 diberikan kepada badan publik/lembaga dengan 7 kategori yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, dan lembaga pemerintah nonkementerian (LN LPNK), lembaga nonstruktural (LNS), pemerintah provinsi (pemprov), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi negeri (PTN), dan partai politik (parpol)," ujarnya. 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang hadir dalam acara penganugerahan menjelaskan perkembangan teknologi informasi memiliki dampak negatif bila tidak diimbangi dengan informasi yang benar. Sebab, informasi yang diterima masyarakat dari berbagai sarana media dapat mengancam ketahanan nasional.

"Badan publik harus proaktif menyebarkan informasi secara akurat benar dan tepercaya agar dapat menangkal informasi hoaks serta memperkuat ketahanan nasional kita," katanya.

Mahfud MD juga menjelaskan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi ruang bagi publik dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. "Badan publik diimbau menjalankan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan dalam UU KIP secara baik, khususnya kepada Komisi Informasi Pusat, untuk terus meningkatkan dan mendorong badan publik dalam meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik," ujarnya. 

Mewakili Gubernur Lampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi menjelaskan penganugerahan ini merupakan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas upaya Pemprov Lampung dalam proses mendorong dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

"Kami akan terus mendorong dan berupaha menjadikan Lampung semakin baik lagi sehingga pelaksanaan program kerja Gubernur berjalan lurus dengan memberikan pelayanan baik kepada masyarakat dan penghargaan ini sebagai pacuan meningkatkan kualitas," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait