#Gerindra#KUHP#Hukum

Gerindra Usulkan Pasal Penghinaan Presiden Tidak Masuk KUHP

Gerindra Usulkan Pasal Penghinaan Presiden Tidak Masuk KUHP
Ilustrasi/Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Fraksi Gerindra mendorong muatan pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut dinilai lebih pantas diatur dalam hukum perdata.

"Tidak di KUHP. Kalau menurut saya nanti diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)," kata anggota Komisi III DPR fraksi Gerindra Habiburokhman dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi?', Minggu, 13 Juni 2021.

Habiburokhman mengatakan memasukkan pasal penghinaan presiden atau wakil presiden ke hukum perdata sudah tepat. Karena menyangkut nama baik seseorang.

Pihak yang dirugikan, dalam hal ini Kepala Negara, bisa menganggap sebagai pencemaran nama baik. Selain itu, sejumlah unsur kerugian akibat pencemaran nama baik tersebut bisa dipertimbangkan.

"Kalau saya dicemarkan nama baik saya, hal yang dilanggar paling pertama hak keperdataan saya. (Misalnya) sebagai advokat akan menjadi kekurangan klien atau sebagai anggota DPR akan tidak dipercaya oleh konstituen saya. Jadi damage terbesar," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menyebut pengalihan ke ranah perdata itu juga mencegah kebijakan pemerintah terus disoroti publik. Khususnya, menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.

"Terus menerus dituduh-tuduh menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, lebih baik kita alihkan ke perdata," ucap Habiburokhman.

Revisi KUHP memuat ketentuan pasal penghinaan presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Hukum pidana ditambah satu tahun bila penghinaan disampaikan melalu media sosial. Hal itu termaktub pada Pasal 219.

Sedangkan sifat delik aduan termaktub pada Pasal 220 ayat (1). Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait