#FPI#PembubaranOrmas

Ganti Casing 

Ganti Casing 
petugas gabungan menurunkan atribut FPI. Foto: Medcom.id/Christian.


Iskandar Zulkarnain, Wartawan Lampung Post

INI bukan kriminalisasi! Bukan juga ada kebencian. Ini hanya pelarangan karena Front Pembela Islam (FPI) tidak mengantongi izin legalitas sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Padahal sudah diingatkan agar FPI pimpinan Rizieq Shihab segera mendaftarkan karena masa berlaku berakhir 20 Juni 2019.  Negeri ini mempunyai aturan, bukan negara barbar.

Memakai akal sehat dan waras mengapa FPI dilarang beraktivitas karena dianggap bubar. Apalagi FPI terkadang menyerobot tugas, kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan razia di kawasan hiburan. Jika ini terus dibiarkan, akan membuat keresahan dan kekacauan hukum.

Publik mengapresasi sikap tegas aparat negara terhadap kelompok  yang ingin “bebas” hidup tanpa diikat peraturan di negeri ini. Melarang bukan berarti memusuhi. Justru ingin menertibkan dan membebaskan dari rasa ketakutan anak bangsa terhadap kelompok yang membuat kegaduhan. Mengajak dengan santun. Tidak menebar kekerasan!

Pelarangan FPI ini juga diapresiasi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Jangan hanya tegas terhadap FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT). Harus adil. Semua ditertibkan apalagi sudah meresahkan rakyat. Paling penting, kata Mu’ti, pembubaran FPI jangan dikaitkan sikap pemerintah anti-Islam.

Di penghujung 2020, Rabu (30/12), pemerintah mengumumkan FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) enam menteri dan lembaga. FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Keputusan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No  82/PUU112013 tertanggal 23 Desember 2014. Masa berlaku SKT FPI berakhir pada 20 Juni 2019.

Pembubaran FPI tidak sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 1965. Ketua Commitee Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI) DN  Aidit pernah mengatakan, “Seharusnya tidak ada plintat-plintut terhadap HMI. Saya menyokong penuh tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia menuntut pembubaran HMI, yang harusnya bubar bersamaan Masyumi.”

Dukungan itu disampaikan Aidit saat memberikan ceramah di kursus Tavip Permusyawaratan Pelajar Indonesia (PPI), suatu onderbouw dari Baperki-Cina Komunis, di Gedung Pemuda, Jakarta, 10 Maret 1965. Mengapa PKI ingin membubarkan HMI? Karena PKI ingin memotong kader umat Islam dan bangsa Indonesia yang lahir dari HMI.

Selain itu, PKI ingin memecah belah kekuatan mahasiswa sebagai angkatan muda dan bangsa. Paling bahaya adalah PKI mematangkan situasi untuk persiapan gerakan kontrarevolusi G30S/PKI. Beberapa alasan PKI ingin membubarkan HMI itu disampaikan sejarawan HMI Agussalim Sitompul dalam bukunya berjudul Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975.

Sangat naif dan kekanak-kanakan jika pembubaran FPI disamakan dengan HMI pada 1965. Saat itu, HMI menghadang langkah PKI untuk menguasai negeri ini. HMI juga selalu arif dalam menyikapi situasi politik bernegara. Pernah pada 1986, pasca-Kongres Padang, HMI terbelah karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal berdasarkan UU No 8/1985 tentang Ormas.

HMI Dipo 16 menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Sedangkan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) menolak Pancasila. Saat itu HMI akan bernasib sama seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) jikalau tidak menerima Pancasila. PII menolak dengan tegas Pancasila.

Akibatnya, PII berganti baju dan berjuang di bawah tanah. Kader militan bergerak dalam organisasi pemuda dan remaja masjid di negeri ini. Itu bertahan hanya beberapa tahun karena tidak kuat menahan cobaan.

***

Dalam catatan sejarah, tak hanya FPI yang dinyatakan organisasi terlarang. PKI pimpinan Aidit dibubarkan. Sesuai dengan Keppres Nomor 1/3/1966 dengan diperkuat Ketetapan MPRS Nomor  XXV/1966, PKI dilarang dari tingkat pusat hingga daerah dan semua organisasi yang berlindung dan bernaung di bawahnya. Pengikutnya ditangkap dan diadili.

Selain PKI, ada juga Jamaah Islamiyah (JI) yang dilarang hidup di Indonesia. JI dibubarkan pada 2007 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Organisasi ini terlibat dalam serangan bom yang mematikan di Bali pada tahun 2002. Sebanyak 202 tewas dari serangan tersebut.

Tidak hanya JI yang terlibat aksi bom bunuh diri. Ada juga organisasi yang sama dengan JI, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membubarkan JAD pada 31 Juli 2018. Organisasi berbau agama ini terlibat serangkaian teror bom bunuh diri yang terjadi di Thamrin, Kampung Melayu, Gereja Ouikumen Samarinda pada 2016. 

Lalu ada lagi organisasi yang membawa kesesatan. Adalah Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Kelompok ini dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No 93 Tahun 2016, No Kep-043/A/JA/02/2016, dan No 223-865 Tahun 2016. Gafatar merupakan metamorfosis Al-Qaeda Al-Islamiyah. Pengikutnya tidak diwajibkan berpuasa.

Paling konyol dari Gafatar harus mengakui Ahmad Moshaddeq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad dengan nama Al-Masih Al-Maw'ud. Mereka tidak menunaikan salat lima waktu. Astagfirullah. Gafatar merusak ajaran Islam.

Terakhir adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini tidak boleh hidup di Indonesia karena menyebarkan paham khilafah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pada hari Rabu, 19 Juli 2017,  melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-30. AH.01.08, HTI dinyatakan dilarang.

Negeri ini tak ada habis-habis dari ormas yang berbuat kegaduhan. Ormas tetap hidup asalkan selaras dengan Pancasila serta tidak bertentangan agama. Akan halnya aksi sekelompok aktivis yang mendirikan Front Pejuang Islam pasca-dilarangnya FPI.

“Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum,” kata  Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Dan dalam seminggu terakhir, aktivis FPI di Kabupaten Ciamis dan Kuningan, Jawa Barat mendirikan Front Persatuan Islam (FPI).

Kata pembela diganti persatuan. Mereka mendeklarasikan organisasi baru. “Tujuan agar umat Islam bersatu dengan kendaraan yang baru dengan tujuan yang masih sama, hanya beda kendaraan saja," kata Ismail, deklarator di Kabupaten Kuningan, pekan ini.

Yang jelas, organisasi FPI tidak berganti hati melainkan berganti casing. Adakah jaminan FPI baru itu tidak membuat kegaduhan lagi? Deklarasinya hanya berganti nama. Tetapi aktor dan pengikutnya tetap saja sama dengan narasi politik yang sama pula. Sejarah akan berulang! Hari ini rakyat ingin tenang dengan stabilitas keamanan terjaga.

Ingat kawan! Buka mata, telinga, dan pakai hati nurani. Apa untung dan ruginya jika ada kelompok orang yang tidak bisa diajak berkomunikasi dan silaturahmi dengan tata aturan? Pertama, dibina dulu dengan ngomong baik-baik. Jika tetap berkepala batu, pilihan kedua, barulah dibinasakan! Negeri ini selalu bersabar. NKRI terus dirongrong agar terbelah-belah.  ***

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait