#terorisme#radikalisme

Galang Dana lewat Kotak Amal tanpa Izin Bisa Dipenjara

Galang Dana lewat Kotak Amal tanpa Izin Bisa Dipenjara
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggeledah sekretariat lembaga amil zakat (LAZ) ABA di Jalan Mahoni 1, Way Halim Permai, Bandar Lampung, Rabu, 3 November 2021. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengingatkan bahwa penggalangan dana yang dilakukan kepada masyarakat mesti mendapatkan izin dari pemerintah. Hal itu, sebagaimana dimaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, pengumpulan donasi tanpa izin resmi bisa terancam tiga bulan penjara.

"Ada prosedur yang harus dijalankan bagi suatu lembaga jika mau membuka penggalanan dana, termasuk ketika hendak menempatkan kotak amal di suatu lokasi," kata Aswarodi, Senin, 8 November 2021. 

Baca: Densus 88 Masih Cari Ribuan Kotak Amal LAZ ABA di Lampung

 

Sesuai tingkatan UU, kata dia, jika lembaga itu bergerak di level nasional maka wajib mendapatkan izin dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, untuk tingkat provinsi ke Gubernur, dan jika wilayah kota/kabupaten, izin bisa diperoleh lewat bupati atau wali kota.

"Untuk lintas sektoral, bukan hanya dari Dinsos karena secara UU harus berizin ke tingkat masing-masing daerah," kata dia.  

Ia menjelaskan, izin pengumpulan uang atau barang juga telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos) Nomor 56 tahun 1996 tentang Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

"Masyarakat yang ingin melaksanakan pengumpulan sumbangan harus berizin sesuai  cakupan wilayah, waktu, tujuan," jelasnya.

Aswarodi mencontohkan penggalangan dana untuk penanganan bencana. Menurutnya, kelompok masyarakat atau organisasi yang akan bergerak harus bisa menentukan jangka waktu penggalangan, luasan wilayah, dan lain-lain.  

"Untuk membedakan mana yang legal dan ilegal, maka tanyakan saja surat izinnya saat ada yang meminta sumbangan. Izin itu tidak diberikan perorangan, harus ada organisasi dan akta notarisnya," kata dia. 

Penggalang dana, kata dia, juga dituntut memberikan laporan ke dinas atau instansi terkait tentang alokasi dana yang terkumpul.

"Datanya harus valid, tidak boleh sembarangan," tutup dia. 

Sebelumnya diberitakan, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menyita 791 kotak amal yang hasilnya diduga digunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme di Indonesia, hingga program-program jihad di tataran global. 

Polisi pun mengendus, jaringan teroris berhasil mengumpulkan total dana sekitar Rp1,6 miliar per tahun. Kotak amal, yang selama ini mestinya digunakan untuk kemanusiaan, membantu hajat hidup kaum duafa dan yatim-piatu, malah ditengarai dijadikan kedok kelompok radikal dan disalahgunakan untuk membiayai kejahatan.
 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait