#beritalampung#beritabandarlampung#pmi#tenagakerja

Gabungan Instansi ke Dalam LTSA Upaya Perlindungan PMI Lampung

Gabungan Instansi ke Dalam LTSA Upaya Perlindungan PMI Lampung
Penandatanganan pakta integritas di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Sebanyak delapan lembaga atau instansi di Provinsi Lampung bergabung dalam Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dimana LTSA sebagai wadah memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Lampung.

Adapun delapan instansi yang tergabung dalam LTSA meliputi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan sejumlah lembaga yakni Polda Lampung, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI hingga Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.

"Dengan terbentuknya LTSA ini, dapat mendorong perlindungan kepada para PMI asal Lampung yang akan bekerja. Bentuk perlindungannya juga mulai dari keberangkatan hingga kepulangan dari negara tujuan akan diawasi," kata Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Senin, 3 Oktober 2022. 

Menurutnya pembentukan LTSA sebagai upaya wadah perlindungan PMI Lampung, sebab saat ini Lampung berada pada urutan keempat yang mengirim PMI terbanyak dari Indonesia. 

Baca juga:  Izin Perusahaan Tambang Batu di Kampung Nyukangharjo Kewenangan Provinsi

"Maka atas hal itu pemerintah harus hadir memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada para PMI," kata Fahrizal pasca penandatanganan pakta integritas di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun. 

Adapun LTSA akan mendata jumlah keseluruhan PMI secara rinci yang ada di Provinsi Lampung sehingga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan hingga memberikan pelatihan setelah pulang ke kampung halaman.

"Upaya kita dalam membentuk LTSA juga menghindari adanya perdagangan orang, hal tersebut jadi perhatian kita. Selain itu juga usaha kita untuk mendampingi PMI yang purna untuk tetap diberi pembinaan dan dibantu permodalan sehingga mampu meningkatkan perekonomian," jelas dia. 

Sementara itu Kepala UPT BP2MI Bandar Lampung Ahmad Salabi mengatakan pembentukan LTSA di setiap provinsi termasuk Provinsi Lampung telah tertuang didalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

"Berdasarkan UU tersebut, tiap instansi memiliki tugas dan fungsi, untuk BP2MI sendirian memfasilitasi CPMI yang akan berangkat ke negara tujuan melalui orientasi pra penempatan (OPP)," katanya. 

Pihaknya secara masif akan memberikan pelatihan kepada CPMI yang akan berangkat. "Kami juga meminta untuk disediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan OPP," jelas Salabi.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait