#pajak#ppnsembako#Ppn#pajaksembako

Fraksi NasDem Tolak Keras PPN Sembako

Fraksi NasDem Tolak Keras PPN Sembako
Ilustrasi pedagang sembako di pasar tradisional. Antara/Dhemas Reviyanto


Jakarta (Lampost.co) -- Fraksi NasDem di DPR menolak keras rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) dan sekolah. Kebijakan itu bakal berdampak langsung kepada kehidupan publik.
 
"Semakin membebani ekonomi rakyat dan membuat daya beli masyarakat semakin tertekan," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem Fauzi H Amro dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Juni 2021.

Baca: Ditjen Pajak Enggan Tanggapi soal PPN Sembako


 
Menurut dia, pajak sembako dan sekolah menyulitkan masyarakat. Pemerintah, kata dia, semestinya menghadirkan kebijakan yang meringankan beban rakyat.

Dia menilai bila sembako dikenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen ikut naik. Di sisi lain, daya beli masyarakat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
 
"Kebijakan ini sangat tidak tepat dilaksanakan saat ini, mengingat masyarakat masih dihadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19," ucap Fauzi.
 
Fauzi mendesak pemerintah menarik draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mencantumkan pengenaan PPN bahan pokok dan biaya pendidikan. Beleid itu dinilai berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
 
"Kami sebagai wakil rakyat akan menolak jika ketentuan pajak tersebut membebani masyarakat," tegas Fauzi.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait