febriKPK

Febri Diansyah: Saya Tidak Loyal pada Pimpinan, Tapi…

Febri Diansyah: Saya Tidak Loyal pada Pimpinan, Tapi…
Febri Diansyah saat masih menjabat Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Humas KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto (Fachri Audhia Hafiez)


??????Jakarta (Lmapost.co) -- Beberapa minggu terakhir Febri Diansyah ramai diperbincangkan publik karena keberaniannya mengundurkan diri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak tudingan diluncurkan kepadanya hingga disebut lari dari gelanggang pertempuran melawan antikorupsi.

 Ia tak mengapa disebut demikian. “Publik boleh berpendapat berbeda,” kata Febri saat berbincang dengan jurnalis senior Media Group, Abdul Kohar, dalam wawancara khusus program Newsmaker baru-baru ini.
 
“Saya memilih gelanggang berbeda,” imbuh dia saat memberi penjelasan tentang pengunduran dirinya dari lembaga antirasuah.

Febri enggan mengatakan bahwa situasi KPK sudah tidak kondusif lagi dalam pemberantasan korupsi. Keputusannya pamit dari markas KPK merupakan pergulatan diri sejak lama, tepatnya sejak revisi UU KPK disahkan. “Rasanya ini pergulatan logika yang cukup lama, pergulatan rasional, dan juga pergulatan perasaan yang terus-menerus kami pertanyakan,” kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
 
Berikut wawancara lengkap Medcom.id bersama mantan Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah:
 
Persisnya mundur dari KPK kapan?
 
Kalau diskusinya, pembicaraan bersama teman-teman itu sebenarnya pergulatan sudah terjadi agak lama.
 
Berapa lama?
 
Sekitar satu tahun mungkin ya. Kalau di surat saya sebut 11 bulan. Karena memang kondisi hukum yang berubah itu efeknya baru setelah Oktober sebenarnya. Sekitar 11 bulan. Tapi kurang lebih satu tahunlah.
 
Karena kita ingat tahun lalu memang ada diskusi yang cukup intens. Bahkan, KPK secara kelembagaan waktu itu bersikap terhadap poin-poin revisi undang-undang KPK. Pada saat itu ada semacam poin-poin krusial memang yang kami pandang berisiko bagi kelembagaan dan independensi KPK kalau revisi UU KPK diteruskan.
 
Tapi ternyata diteruskan dan setelah itu kami memulai berdiskusi. Jalan apa yang akan kita pilih tapi tetap menuju upaya pemberantasan korupsi begitu. Jalan kan bisa apa saja. Waktu itu kami sepakat bahwa kita harus bertahan dulu di dalam. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan saya sendiri sudah bertahan sekitar 11 bulan.
 
Saya coba lakukan banyak hal bersama teman-teman, tapi rasanya ketika di bulan September kemarin pertanyaan awalnya terjawab. Pertanyaannya sederhana bahwa ini pertanyaan juga yang saya ajukan ke diri sendiri ketika baru masuk ke KPK. Seberapa signifikan kita bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Bisa saja di KPK.
 
Jadi ketika memilih ke KPK pertanyaannya, apakah ketika saya di KPK bisa berkontribusi signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Kalau ya, pada saat itu saya putuskan untuk masuk ikut seleksi Indonesia Memanggil.
 
Lalu pertanyaan itu diajukan kembali pada sekitar Agustus atau September ini dan saya dapat kesimpulan. Ini pendapat saya pribadi, teman-teman juga punya pertimbangan masing-masing. Secara pribadi kemudian saya berpikir bahwa kontribusi saya untuk pemberantasan korupsi mungkin akan lebih signifikan kalau saya berada di luar.
 
Artinya situasi KPK sekarang sudah tidak kondusif lagi untuk pemberantasan korupsi, apa bisa dikatakan seperti itu?
 
Saya tidak ingin menyimpulkan seperti itu karena mungkin pendapat banyak pihak bisa beda-beda terhadap kondisi KPK. Saya lebih pertanyakan secara reflektif dalam diri saya sendiri.
 
Dalam pertimbangan saya, kalau bertahan dan kemudian saya tidak bisa berkontribusi secara signifikan, perlu berpikir serius untuk mengevaluasi diri sendiri dan di mana saya lebih bermanfaat.
 
Rasanya ini yang cukup lama pergulatan logika, pergulatan rasional, dan juga pergulatan perasaan yang terus-menerus kami pertanyakan di dalam begitu.
 
Titik krusial apa sebetulnya yang akhirnya menyimpulkan 'oh saya lebih tepat di luar'?
 
Kalau spesifiknya sebenarnya tidak ada. Jadi tidak ada satu momen yang sangat mempengaruhi begitu, tidak. Tapi ini proses yang panjang.
 
Jadi bisa disebut semacam sudah memperhatikan kondisi yang ada, harapan-harapan publik bagaimana terhadap KPK, bagaimana masukan-masukan dan juga bahan kritik dari publik terhadap KPK, dan mengukur diri sendiri apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab harapan publik tersebut. Maka, saya sampai pada kesimpulan tadi. Rasanya kontribusi saya lebih dibutuhkan di luar dibanding ketika saya berada di dalam KPK.
 
Saya memang punya banyak pertimbangan lain juga terkait dengan perubahan kondisi yang ada di KPK ada banyak perubahan situasi politik hukum. Namun, rasanya juga kurang tepat kalau saya kemudian menyampaikan terlalu rinci apa yang terjadi di dalam KPK.
 
Karena ada persoalan-persoalan yang sifatnya memang perlu diselesaikan secara internal seperti itu. Saya pikir mungkin semua bisa dirumuskan dari satu kalimat sederhana bahwa memang kondisi KPK sudah berubah.
 
Jadi, ada faktor eksternal dan faktor internal yang saling berkeliling satu dengan yang lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu.
 
Kalau teman-teman lain sudah ada yang memilih bahkan lebih dulu. Kemarin saya dengar ada 37 totalnya. Meskipun itu tidak semua pegawai tetap. Ada pegawai negeri yang dipekerjakan. Artinya kalau PNS yang dipekerjakan itu kembali ke instansi asal sebenarnya bukan mengajukan pengunduran diri.
 
Ini isu common (umum) sajalah, pertama muncul fungsi Dewan Pengawas, kemudian terkait kasus etik, kasus yang menggantung soal penyidik Novel Baswedan yang sampai saat ini belum jelas. Apa tiga ini mempengaruhi situasi dan suasana kebatinan itu?
 
Mungkin lebih pas kalau saya cerita saat saya ketemu Dewan Pengawas. Senin saya temui pimpinan, Selasa saya temui Dewan Pengawas. Selasa itu saya bilang diskusi dengan pengawas selain bilang pamit. Pak Tumpak Panggabean (Ketua Dewan Pengawas KPK) saat itu bertanya apa maksud kamu terhadap Dewan Pengawas.
 
Saya berikan sejumlah masukan. Tapi, ada satu krusial saya kira ini juga saya sampaikan, bahwa ujian bagi kredibilitas Dewan Pengawas dan di mata publik. Karena saya akan membaca informasi-informasi, di tim kami juga membaca informasi terkait dengan Dewan Pengawas yang terkait dengan KPK, maka saya bilang ujian bagi kredibilitas Dewan Pengawas KPK itu salah satunya ada pada tiga putusan etik.
 
Tiga putusan itu memang yang paling menonjol, paling disorot itu terkait dengan pelanggaran etik Ketua KPK yang diputus pada Rabu. Sebenarnya ada tiga proses. Pertama ketua wadah pegawai KPK, kedua ketua KPK, dan ketiga yang putusannya nanti diundur pada 12 Oktober ke depan itu adalah mantan pelaksana tugas Direktur Pengaduan Masyarakat.
 
Persoalannya macam-macam sebenarnya di sana, itu yang saya sampaikan menjadi ujian buat kredibilitas Dewan Pengawas KPK. Kenapa ini penting, karena kalau kita perhatikan banyak sekali kritik pasca-revisi UU KPK ke Dewan Pengawas. Tapi kritik itu adalah katakanlah lebih pada aspek hukum dan aspek strukturnya.
 
Karena struktur Dewan Pengawas ini konsekuensi dari undang-undang. Sementara di satu sisi orang juga melihat Dewan Pengawas diisi oleh tokoh-tokoh yang punya kredibilitas yang tidak diragukan. Masyarakat akan berada pada dua sisi itu. Jadi memilih percaya atau tidak percaya itu tergantung dari apa yang dikerjakan pada akhirnya.
 
Jadi siapa pun, sependekar apa pun, mereka kalau hasil kerjanya tidak sesuai ekspektasi boleh jadi berarti layak tidak dipercaya kira-kira begitu?
 
Saya menyampaikannya lebih pada ujian. Karena kami humas (hubungan masyarakat) itu melakukan pemantauan dan analisis pemberitaan. Semacam cermin, jadi menjadi cermin bagi KPK. Bagaimana masyarakat itu melihat KPK, dari media massa dan juga dari media sosial.
 
Dari analisis ini kelihatan sebenarnya apa sih yang diperhatikan oleh masyarakat dan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan trust public atau kepercayaan publik terhadap KPK.
 
Ada anggapan misalnya soal wadah kepegawaian yang dianggap eksklusif dan melampaui apa yang seharusnya mereka kerjakan. Apa benar seperti itu?
 
Saya juga anggota wadah pegawai dan sebagian besar pegawai KPK itu anggota wadah pegawai. Meskipun saya bukan pengurus. Kerja-kerja yang dilakukan pada pegawai itu sebagian besar sebenarnya adalah terkait dengan advokasi atau pembelaan terhadap pegawai.
 
Contoh yang paling sederhana ketika ketua wadah pegawai kemarin diproses di Dewan Pengawas, sebenarnya itu terkait dengan pembelaan atau advokasi yang dilakukan wadah pegawai terhadap salah satu penyidik Polri yang dikembalikan ke instansi asalnya. Padahal di instansi asalnya dari Polri sebenarnya sudah dibatalkan atau tidak jadi begitu rencana.
 
Ada semacam mungkin miskomunikasi awal. Tetapi ternyata sudah dikembalikan dan ada pernyataan terkait dengan gaji dan lain-lain itu yang diuji kemarin. Jadi justru terkait dengan kepentingan pegawai KPK dan menurut saya sudah sewajarnya wadah pegawai membela pegawai.
 
Membela dalam artian tidak selalu harus berseberangan. Tapi kalau memang ada pendapat yang sangat berbeda ya positioning pada pegawai memang perlu membela pegawai dan sebelumnya kan ada gugatan ke PTUN juga terhadap pimpinan sebelumnya. Waktu itu Pak Agus Rahardjo dan tiga pegawai yang mengajukan itu dikabulkan oleh PTUN sampai berkekuatan hukum tetap.
 
Akhirnya proses koreksi di internal sebenarnya itu proses yang wajar yang terjadi sebelumnya.
 
Sebagian publik ada yang menganggap wadah pegawai ini dia sampai campur tangan pada hal-hal yang bukan semestinya menjadi wilayah mereka apa benar seperti itu?
 
Saya tidak melihat hal itu sih, bahwa mungkin ada yang terganggu begitu. Karena ini kan agak berbeda dengan tradisi di birokrasi sebagaimana umum mungkin kita ketahui.
 
Kalau di birokrasi itu Anda sebagai bawahan misalnya Anda harus patuh dengan atasan, itu yang berbeda di KPK. Setidaknya saya rasakan sekitar selama tujuh tahun kurang satu bulanlah nanti ya berada di KPK.
 
Loyalitas pegawai KPK itu tidak pada atasan, tidak kepada pimpinan bahkan, tapi pada nilai yang dianut bersama. Memang kami diajarkan begitu sejak pertama kali masuk KPK. Saya ingat betul pada 2013 ketika saya memasuki November, saya dididik, dilatih waktu itu dua bulan di Pusdikpassus, tempat latihan Kopassus di Batujajar, Jawa barat.
 
Ada materi fisik, mental, dan juga substansi-substansi dan sistem nilai yang diberikan kepada kita. Termasuk konsep egaliter tersebut. Bahwa kemudian ada yang kaget kenapa nih bawahan saya kok enggak nurut, sebenarnya bukan enggak nurut. Kalau itu benar dan sesuai rules benar, sebenarnya enggak ada masalah.
 
Saya sampaikan juga ke pimpinan misalnya, ketika rapat pimpinan dengan mengatakan poin a, b, c, dan d dan kemudian membahasnya di rapat. Yang kami pahami adalah rapat itu tentu bukan hanya untuk stempel kebijakan, tetapi mendengar masukan-masukan.
 
Kemudian saya sampaikan masukan yang mungkin ada beberapa bagian yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh pimpinan atau informasi apa yang diterima oleh pimpinan. Kemarin pada saat pamit saya sampaikan begini, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tetapi jadi kewajiban saya sebagai salah satu pejabat struktural di KPK untuk memberikan Bapak informasi yang mungkin saja berbeda dari perspektif yang lain. Agar Bapak tidak hanya mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang disenangi saja.
 
Karena kita tidak bisa mungkiri dalam sebuah birokrasi, mungkin saja ada yang sekadar iya-iya atau patuh atau manut pada atasan atau memberikan informasi dari perspektif yang lain. Itulah gunanya rapat dan justru saya menjerumuskan atasan dan pimpinan, kalau saya tahu sesuatu keliru kemudian tidak saya ingatkan.
 
Ini contoh tradisi-tradisi yang selama ini berjalan. Saya tidak tahu apakah ke depan tradisi ini masih berjalan setelah KPK diletakkan di rumpun eksekutif dan menjadi ASN, saya tidak tahu hal tersebut. Tetapi yang pasti kami diajarkan untuk loyal pada nilai dan itu hal yang wajar. Bahwa pimpinan tidak menerima saran itu silakan saja, itu kewenangan pimpinan, saya enggak boleh baper (bawa perasaan) juga dan mengusulkan hal yang berbeda.
 
Itu sebetulnya sudah sistematisasi?
 
Saya cenderung mengatakan itu sebenarnya nilai tertulis dan dikembangkan di KPK. Kenapa saya sebut tertulis, karena di aturan kita yang berlaku itu justru ada kewajiban bagi pegawai untuk melaporkan misal ada pelanggaran di sekitarnya. Pelanggaran itu tidak hanya dilakukan oleh kolega bawahan atau atasannya.
 
Bahkan ada kewajiban untuk mengatakan atau mengingatkan atau bahkan menolak kalau ada perintah yang melanggar ketentuan UU atau ketentuan etik yang berlaku. Tentu saja komunikasinya perlu yang tepat juga untuk mengingatkan hal tersebut.
 
Tapi poin yang mendasar adalah proses check and balance itu selama ini terjadi dan dikembangkan sedemikian rupa. Nilai inilah yang menjaga kami di KPK untuk tetap bisa tegak berdiri, tetap bisa bekerja tanpa tergantung pada personal.
 
Setelah ada perubahan aturan tadi, beberapa rumpun tadi, ada undang-undang yang mengatur KPK, Dewan Pengawas termasuk wadah pegawai, nilai-nilai itu selama 11 bulan ini masih dipegang teguh atau mulai tergerus?
 
Saya melihat sejujurnya ada memang yang berubah. Meskipun beberapa orang teman baik di level jabatan struktural. Pejabat struktural setingkat eselon 1 dan eselon 2 dan beberapa eselon 3, terutama eselon 1 dan 2 itu masih ada yang menjaga dan berupaya untuk tetap menyampaikan apa adanya. Meskipun berbeda misalnya dengan rencana kebijakan pimpinan, itu tetap dilakukan.
 
Meskipun kita tahu mungkin kondisi juga sudah ada yang mengatakan ini KPK dalam tanda kutip KPK yang baru begitu atau dengan istilah-istilah yang lain. Tapi kami tetap berupaya untuk itu, tapi kami enggak tahu nanti setelah betul-betul ASN semua, apakah culture itu masih ada atau tidak.
 
Sebetulnya culture yang Mas Febri sebutkan tadi kalau menurut saran subjektif Mas Febri ini mestinya dijaga?
 
Ya, mestinya dipertahankan dan dijamin begitu. Jangan sampai juga ketika ada pegawai yang berani mengatakan apa adanya dari perspektif yang berbeda begitu, kalau nggak sopan pasti teman-teman sudah pahamlah secara sopan bagaimana cara menyampaikannya begitu. Mestinya dihormati saja, bahwa keputusannya berbeda itu lain hal. Karena kami juga menghargai kalau atasan itu punya pertimbangan lain dan keputusan lain itu kewenangan dari mereka. Jadi wajar saja.
 
Meskipun kami paham kewajiban kami mengingatkan, dan terus mencoba memegang sistem nilai itu. Tapi kalau kemudian pegawai itu tidak loyal kepada atasan, memang bukan loyalitas seperti itu yang dipahami di KPK selama ini.
 
Kembali ke soal surat pengunduran, respons pimpinan berbeda-beda, ada komisioner yang mengkritik kalau kita mau berjuang mesti tidak lari dari gelanggang. Anda merasa dianggap lari dari gelanggang?
 
Waktu itu saya balas di Twitter. Kemudian saya sampaikan, saya sebut sajalah, saya bilang terima kasih Pak Nurul Ghufron (Komisioner KPK) hormat saya untuk Anda. Tapi beliau justru membalas sama-sama Mas Febri. Mas Febri adalah kawan seperjuangan saya, itu kurang lebih. Meskipun orang bisa punya pemahaman macam-macam.
 
Tapi bagi saya secara pribadi sebenarnya tidak begitu penting disebut sebagai pejuang atau disebut hal-hal yang lain. Karena kalau kita punya pemahaman yang lebih komprehensif atau minimal kalau kita tahu apa perbedaan antara perang dengan pertempuran kita paham betul, perang besar kita ini perang melawan korupsi.
 
Jangan pernah berpikir perang itu bisa dimenangkan hanya oleh satu institusi, tidak akan pernah, di negara mana pun tidak akan pernah, di Indonesia apalagi.
 
Perang itu punya banyak pertempuran. Pertempuran inilah yang kemudian saya secara pribadi dari pengunduran diri itu memutuskan bahwa saya akan memilih pertempuran yang lain, tapi tetap dalam perang yang sama.
 
Jadi kalau analoginya gelanggang saya memilih gelanggang yang lain yang saya kira bisa berbuat lebih banyak di sana untuk memenangkan perangnya. Silakan saja kalau dianggap dalam konteks yang lain.
 
Kalau bagi Pak Ghufron mendapatkan label pejuang penting saya bisa sebut semoga Pak Ghufron benar-benar menjadi pejuang di dalam sana, begitu kan.
 
Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana teman-teman di luar tetap mendukung teman-teman yang berada dalam KPK dan kita bisa dalam satu irama dalam perang melawan korupsi. Itu dalam artian kalau iramanya agak berbeda kalau kagak lari-lari begitu, ada keliru tetap harus dikritik. Itu mekanisme yang wajar saya kira.
 
Tadi mengatakan pertempurannya banyak, perangnya satu melawan korupsi tapi gelanggangnya banyak. Tapi bukankah selama ini lembaga KPK mengambil wilayah yang paling besar dan itu membentuk persepsi dan akhirnya memudahkan memenangi beberapa pertempuran lain?
 
Bisa saja ada yang mengatakan demikian. Karena kalau dibaca undang-undangnya dan ditarik ke belakang, KPK ini kan produk reformasi.
 
Jadi salah satu yang diamanatkan dalam TAP MPR itu adalah pembentukan komisi pemberantasan korupsi. Sehingga, KPK diharapkan betul-betul memimpin, mengoordinasi dan memberi supervisi instansi yang menangani kasus korupsi dan pelayanan publik.
 
Jadi, bukan hanya memberi supervisi kasus, tapi instansinya. Artinya secara ideal sebenarnya memang diharapkan punya peran yang signifikan. Pertanyaannya apakah KPK yang saat ini misalnya sudah menjalankan seluruh tugas tersebut. Saya tidak tepat untuk menjawab iya atau tidak.
 
Tapi saya kira banyak pengamat banyak unsur dari masyarakat yang sudah menganalisis hal tersebut. Yang pasti saya kira peperangan ini tidak bisa hanya dimenangkan oleh satu institusi. KPK masih bertahan bahkan sampai lebih dari 10 tahun, banyak yang mengatakan bahwa itu tidak lepas dari support publik yang kuat.
 
Misalnya banyak lembaga seperti KPK sebelumnya mungkin setelah lima atau tujuh tahun, kemudian berakhir, ketika mulai menyentuh kekuasaan tapi publik untuk KPK tidak begitu. Karena publik melakukan pembelaan yang luar biasa. Contoh yang paling sederhana yang terlihat kasat mata begitu. Gedung Merah Putih KPK itu apakah akan bisa berdiri bahkan satu lantai pun, kalau publik saat itu, masyarakat di saat itu tidak kemudian bergerak bersama mengumpulkan koin KPK. Yang akhirnya DPR mencabut bintang di alokasi anggaran pembangunan gedung itu.
 
Itu salah satu bentuk bagaimana publik bersuara dan ada banyak lagi sebenarnya. Jadi kekuatan masyarakat sipil saya pandang itu sangat penting, sekaligus kekuatan masyarakat ini sebagai korban korupsi juga. Jadi, korban korupsi punya hak untuk memperjuangkan bahwa instansi yang punya tugas melawan korupsi harus bekerja dengan benar.
 
Sudah bertemu dan pamit juga ke Pak Ketua KPK Firli?
 
Betul, saya sudah datang ke ruangan Pak Firli, datang ke semua pimpinan sebenarnya. Cuma di ruang waktu itu kebetulan juga ada Bu Lili Pintauli Siregar. Sekaligus saya sampaikan surat pamit itu kepada beliau berdua, selain pimpinan lain kemudian saya datangi satu per satu.
 
Pak Firli bilang apa?
 
Waktu saya serahkan surat itu beliau akan membaca, membaca beberapa saat dan kemudian bertanya, setelah ini Mas Febri mau ke mana? Saya memahami ini mungkin pertanyaan yang memang cukup banyak ditanyakan kepada yang resign, kurang lebih begitu kan. Saya bilang belum diterima di mana-mana dan belum ke mana-mana juga.
 
Karena saya tidak ajukan lamaran, saya tidak apply ke instansi mana pun. Tapi konsep yang paling penting yang saya sampaikan saat itu saya tetap jaga KPK meski di luar. Ruang lingkup kerja saya pasti juga akan terkait dengan dua kompetensi dasar saya.
 
Pertama aspek hukum dan antikorupsi tentu saja dan yang kedua komunikasi publik.
 
Kembali ke ICW atau semacam itu mungkin enggak?
 
Kalau di ICW justru yang paling penting yang saya simak dari dulu ya sekitar tujuh tahun saya di sana, itu proses kaderisasi. Jadi, justru lebih baik bagi teman-teman ICW itu menerima yang muda-muda dan baru-baru dan di kader untuk bisa menjalin advokasi. Memang lebih baik seperti itu untuk organisasi-organisasi agar tidak hanya bertumpu pada orang-orang tertentu.
 
Tapi kalau kerja sama ketika di luar bicara isu antikorupsi mau tidak mau pasti akan bekerja bersama-sama dengan teman-teman ICW, LBH , YLBHI atau koalisi masyarakat sipil di berbagai isu, itu keniscayaan saya kira.
 
Ada banyak pertanyaan warganet yang masuk ke Medcom.id karena banyak yang resah, pertama 'Pak Febri saya ingin bertanya apakah memang ada pihak-pihak yang memaksa Bapak untuk memberanikan diri atau memang ini murni keputusan Bapak karena adanya KPK yang sudah tidak setangguh dulu?
 
Tidak ada paksaan yang pasti. Karena ini memang proses panjang, pergulatan pikiran dan ide, juga dan pergulatan emosional. Itu tidak bisa dipungkiri selama sekitar satu tahun belakangan. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Saya kira semua orang pasti punya pertimbangan dan pilihan masing-masing pada akhirnya.
 
Meskipun saya tidak ingin menonjolkan pertimbangan pribadi ya dalam pengambilan keputusan seperti ini. Karena saya paham sedikit banyak mungkin ada konsekuensi bagaimana harapan publik kelembagaan yang perlu juga dijaga.
 
Ada gelombang yang cukup masif saya lihat beberapa hari ini yang mungkin bagi sebagian pegawai KPK menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan, apakah kami juga masih tepat untuk bertahan di KPK, apakah KPK sudah separah itu yang dianggap oleh masyarakat.
 
Saya bilang ke teman-teman bahwa meskipun saya keluar tapi saya berpikir dan paham betul sejak dulu KPK itu kekuatan utamanya memang ada pada pegawai KPK. Pimpinan boleh berganti nilai tetap dipegang para pegawai KPK tetap berada pada pelaksanaan tugas yang masing-masing karena mereka memang direkrut sejak awal, sedemikian rupa begitu. Mereka bisa saja pindah bagian, tetapi nilai-nilai tersebut berupaya terus dijaga sedemikian rupa.
 
Jadi nasib KPK ke depan tergantung pada pegawai KPK dengan dua catatan. Pertama pegawai KPK itu perlu diberikan independensi, jangan sampai kemudian, setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diterapkan, status ASN membelenggu independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai hal itu terjadi.
 
Meskipun di undang-undang itu disebut secara eksplisit bahwa KPK tetap bekerja secara independen. Tapi paham betul independensi bukan hanya soal teks kan, tapi banyak hal yang harus dibangun di dalamnya. Termasuk soal kepastian status pegawai KPK dan bagaimana mereka agar tidak dalam tanda kutip dikaitkan dengan instansi lain terkait dengan kepangkatan misalnya, angka kredit atau jabatan fungsionalnya dan hal-hal teknis terkait dengan ASN tersebut.
 
Apalagi kalau nanti pegawai KPK itu dijadikan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) misalnya, atau pegawai dalam tanda kutip pegawai kontrak gitu. Karena ada dua tipe PNS dan P3K. Bagaimana bisa independen kalau pilihannya ke sana?
 
Semoga tidak demikian karena sampai sekarang aturan terakhir itu belum cukup jelas. Pegawai KPK apakah jadi PNS atau P3K, apakah akan diseleksi atau tidak, apakah akan di tes lagi atau tidak atau hal-hal yang lain. Karena sebenarnya sebelum masuk KPK itu sudah berlapis-lapis kan tes dilakukan.
 
Yang bisa menjamin itu siapa bahwa aturan birokrasi tidak akan membelenggu?
 
Saya tidak tahu garansinya di mana. Tapi ada kita bisa lihat pejabat yang memiliki kewenangan yang membuat aturan itu. Pertama ada Peraturan Presiden yang sudah dikeluarkan oleh Presiden di PP Nomor 41 Tahun 2020. Perlu ada aturan turunan di sana, aturan turunan itu disebut diatur oleh peraturan komisi. Artinya peraturan yang dibuat di internal KPK yang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM tentu saja Kemenpan-RB dengan pihak yang terkait seperti itu.
 
Nah, harapannya tentu pada pengambil kebijakan agar bisa memikirkan secara serius terkait dengan independensi pegawai KPK ini. Kita tentu tidak berharap pegawai kemudian menjadi resah dan menentukan pilihan-pilihan yang lain karena KPK secara institusional tetap harus kita jaga.
 
Sekarang ada pertanyaan 'Mas Febri dalam menangani berbagai kasus korupsi apakah dari luar cukup kuat dan Mas Febri mendapatkan ancaman yang cukup mengerikan?
 
Kalau intervensi mungkin saya bahas akan begini, ketika KPK menangani perkara korupsi itu pasti perkara korupsi yang ditangani bukan di level bawah. Aktornya minimal bukan di level bawah. Karena syarat KPK bisa menangani itu adalah penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Sehingga pasti levelnya atau penyelenggara negara minimal eselon 1 ke atas.
 
Bahkan yang lebih high level pernah kita tangani selama di KPK sebelumnya. Ketua DPR RI, pengusaha besar yang mungkin tidak pernah tersentuh atau ke politisi tertentu atau birokrat di high level. Bahkan level menteri begitu. Pasti ada upaya perlawanan-perlawanan baik yang secara legal dan yang bisa dilihat ataupun cara-cara lain yang tidak kita ketahui.
 
Itu bagian dari konsekuensi dan risiko yang memang harus dilewati secara terus-menerus begitu. Namun sejauh ini semua hal tersebut kalau kita lihat penanganan kasus yang strategis bisa teratasi dengan relatif baik dengan satu indikator sederhana. Mereka bisa diajukan ke persidangan dan kemudian mereka divonis bersalah.
 
Meskipun masih ada PR-PR lainnya yang dimiliki KPK berdasarkan harapan publik, misalnya kasus KTP elektronik itu kan masih banyak nama politisi yang ada yang tertulis di dakwaan pertama yang belum diproses. Ada kasus BLBI yang juga sedang ditangani atau ada beberapa kasus-kasus besar yang lain. Itu memang kelembagaan saya kira menjadi PR bagi kita semua terutama bagi KPK.
 
Kalau teror yang sangat serius?
 
Kadang-kadang ini entah kesalahan atau memang kami lebih fokus dalam bekerja begitu. Beberapa hal-hal yang agak aneh-aneh itu tidak begitu kami perhatikan. Meskipun ada mekanisme report kalau di internal.
 
Misalnya ada kejanggalan yang terjadi di jalan atau temuan-temuan yang lain itu kami report ke internal untuk disusun mitigasi risikonya. Kalau teror yang serius kita tahu terhadap pimpinan pernah terjadi, terhadap beberapa penyidik KPK juga pernah terjadi. Novel misalnya atau penyidik KPK yang lain juga pernah ada teror tersebut, mobilnya disiram air keras atau cuka atau sejenisnya begitu. Ada beberapa yang lain juga yang pernah terjadi sebelumnya.
 
Termasuk ini juga yang menabur garam di depan gedung KPK tidak tahu buat nabur garam di depan gedung KPK.
 
Biar ular takut masuk kali ya hahaha?
 
Mungkin hahaha
 
Itu risiko yang sudah dihitung oleh pelaku pegiat antikorupsi dari awal kan?
 
Sama Mas, di jurnalis kan risikonya juga tinggi. Semua pekerjaan pasti ada risikonya. Saya ingat dulu di awal ketika ada teman-teman yang agak khawatir itu dibacakan kutipan dari Buya Hamka ya, ada seorang teman membacakan kutipan Buya Hamka.
 
Sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih banyak orang mati di atas tempat tidur di banding ke medan perang begitu. Jadi ya sudahlah itu bukan kita juga kan yang mengatur tapi mitigasi tetap dihitung. Kehati-hatian tetap penting kewajiban kita juga.
 
Terakhir pertanyaan ringan dalam waktu dekat setelah tanggal 18 Oktober mau ngapain?
 
Kalau tanggal 18 saya kuras kolam dulu, Mas. Hahaha
 
Hari ini wawancara sempat diundur karena urus pompa air?
 
Ya, saya enggak habis pikir pompa air tahu betul kapan saya lagi cuti. Sambil nunggu perbaikan saya ambil air di rumah sekitar sini saya minta pakai galon. Makanya agak diundur satu jam ya hahaha.
 
Siapa sih yang menginspirasi Mas Febri ini dalam hal apa pun, dalam perjuangan hidup, terutama siapa?
 
Kalau di internal tentu saja orang tua dengan segala nilai yang diajarkan begitu. Terutama juga nilai antikorupsi dan sensitivitas untuk melihat lingkungan di sekitar itu diajarkan oleh Bapak waktu masih kecil gitu ya
 
Bapak Mas Febri profesinya apa?
 
Pengajar terakhir, PNS juga. Tapi di taman budaya begitu kan lebih banyak berkesenian dan karena itu lebih sensitif.
 
Kalau tokoh besarnya saya pikir ada dua yang paling utama, pertama Bung Hatta dan yang kedua Buya Hamka.
 
Saya ingat betul apa yang disampaikan bahwa selain yang tadi, dia bilang kalau ini agak kasar sebenarnya bahasanya di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. ‘Kalau kerja sekedar kerja, kera di hutan juga bekerja,’ sampai seperti itu dia bilang. Memang harus ada yang lain yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai manusia dalam bekerja terutama manfaat bagi orang banyak termasuk jabatan yang kita miliki.
 
Jadi dua inspirator sudah cukup menjelaskan kenapa kemudian Mas Febri mundur. Buya Hamka mundur dari ketua umum MUI, sementara Bung Hatta mundur dari Wakil Presiden ha ha ha?
 
Ha ha ha kebetulan sama ya.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait