#UNILA

Enam Mahasiswa Hukum Unila Gugat UU IKN ke MK

Enam Mahasiswa Hukum Unila Gugat UU IKN ke MK
Enam mahasiswa fakultas hukum Unila yang menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, Rabu, 22 Juni 2022. (Istimewa)


Bandar Lampung (lampost.co) -- Enam Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) di Mahkamah Konstitusi. Keenam mahasiswa FH Unila tersebut yakni; M. Yuhiqqul Haqqa Gunadi (Perdata’19), Hurriyah Ainaa Mardiyah (HTN’19), Ackas Depry Aryando (HAN’19), Rafi Muhammad (Perdata’19), Dea Karisna (Pidana’19). Nanda Trisua Hardianto (Pidana 2019).


Pengajuan secara online tersebut, menggugat 5 pasal yang ada dalam UU No. 3 Tahun 2022 yang disahkan bulan Januari lalu. Beberapa pasal yang digugat melalui laman simpel.mkri.id diantaranya Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1).

Salah satu perwakilan dari tim pemohon mahasiswa Hukum Tata Negara, Hurriyah Ainaa Mardiyah mengkritik kerancuan dalam definisi struktur IKN. Menurutnya, dalam Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) adalah pemerintah daerah khusus setingkat provinsi. Namun, sebaliknya, dalam Pasal 4 Ayat (1) justru menyebut IKN setingkat dengan Kementerian.

“Kenapa pasalnya memuat definisi yang berbeda? Jadi, IKN setingkat provinsi atau kementerian?,” kata Hurriyah melalui telepon, Rabu, 22 Juni 2022. 

Dia melanjutkan Pemilihan Kepala Otorita IKN melalui presiden dan tanpa adanya Pemilu bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Kami menilai hal ini (Pasal 5 Ayat 4 dan Pasal 9 Ayat 1) mencederai demokrasi dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 4 dan Pasal 13 Ayat 1 UUD NRI 1945. Padahal, sudah jelas di UUD 1945 Pasal 18 Ayat 3 (dijelaskan) bahwa pemerintah daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu,” ujarnya. 

Untuk prosesnya sendiri Hurriyah dan tim mendaftar di simpel.mkri.id yakni memasukkan tim pemohon, kuasa hukum jika ada, tim ahli, bukti-bukti, dan draft permohonan. Semua itu hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan. 

"Jadi, draft permohonan itu disusun dulu. Setelah jadi lalu diajukan, kalau draftnya sudah diterima MK. Nanti kami menerima konfirmasi lewat Whatsapp atau email," tuturnya. 

Baca juga: Kepala Badan IKN Sebut Pemerintah Atur Regulasi Urun Dana soal IKN dalam UU

Hurriyah menjelaskan sekarang ini tahapnya sudah sampai terbitnya akta nomor register dan jadwal sidang uji materil. 

"Tanggal 27 Juni, hari senin besok via Zoom, "jelasnya. 

Bagi Hurriyah dan tim ini merupakan bentuk perjuangan mahasiswa sama seperti parlemen jalanan atau demonstrasi mahasiswa. 

"Ini sebenarnya adalah perjuangan mahasiswa memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat formal negara," ungkapnya. 

Menurutnya, ketidaktransparanan dalam penyusunan UU IKN membuat ia dan teman-temannya tergerak untuk mengajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi.

"Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negaranya," tutupnya. 

 

 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait