#beritalampung#beritalampungterkini#pajak#pbbp2#wajibpajak

Empat Objek Pajak di Lambar Belum Bayar PBB-P2 hingga Batas Akhir Penyetoran

Empat Objek Pajak di Lambar Belum Bayar PBB-P2 hingga Batas Akhir Penyetoran
Ilustrasi. Dok


Liwa (Lampost.co) -- Empat objek pajak di Lampung Barat hingga Rabu, 2 November 2022, belum melunasi pajak bumi dan bangunan perkotaan-perdesaan (PBB-P2). Padahal, Pemerintah Kabupaten Lambar telah memberikan toleransi dengan cara memperpanjang masa penagihan.

Keempat objek pajak yang belum melunasi PBB-P2 itu adalah Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandarnegeri Suoh. Kemudian tiga perusahaan telekomunikasi yang tersebar di Lambar.

Baca juga: OJK Catat Realisasi KUR di Lampung hingga September 2022 Rp8,6 Triliun 

"Meskipun masa pelunasan telah diperpanjang hingga 31 Oktober lalu, sampai saat ini masih ada empat objek lagi yang belum melunasi target PBB-nya," kata Kepala BPKD Lambar Okmal, Rabu, 2 November 2022.

Dia menyatakan pihaknya telah memberikan toleransi dengan memperpanjang masa penagihan selama satu bulan yaitu dari 1—31 Oktober lalu. Namun sampai berakhirnya Oktober, ternyata keempat objek pajak tersebut belum juga menyetorkan PBB.

"Ada empat objek pajak yang belum melakukan pelunasan target PBB-P2 tahun ini, yaitu Pekon Bumi Hantatai. Kemudian 33 menara milik tiga perusahaan telekomunikasi, yaitu PT Centratama Menara Indonesia (CMI), PT Tower Bersama Group (TBG), dan PT Edotco," ujarnya.

Okmal menjelaskan dengan masih adanya objek pajak yang belum melunasi target PBB-P2 itu, maka realisasi PBB-P2 sampai saat ini baru mencapai Rp4,239 miliar atau 96,76% dari target Rp4,381 miliar.

"Masih ada sekitar Rp142 juta lagi yang belum dibayar dari target yang ditetapkan Rp4,381 miliar," katanya.

Dia memerinci PBB dari tiga menara milik PT Centratama Menara Indonesia (CMI) Rp7,2 juta. Kemudian dari 29 menara milik Tower Bersama Group (TBG) Rp59,017 juta dan satu menara milik PT Edotco pengalihan dari PT XL Rp2,043 juta. Kemudian PBB-P2 dari Pekon Bumi Hantatai dengan target Rp73,917 juta.

Okmal menjelaskan pihaknya masih akan berkoordinasi bersama tim terlebih dulu, apakah kembali memberi perpanjangan atau pengenaan sanksi denda 2%/bulan kepada wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya itu. "Kalau hanya diberikan toleransi melalui perpanjangan masa penagihan nanti dikhawatirkan upaya penagihannya tidak berjalan maksimal. Jika ingin, akan lebih baik jika dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan yang ada," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait