#laporankeuangan#kppn

Empat Kunci Laporan Keuangan Pemerintah yang Andal

Empat Kunci Laporan Keuangan Pemerintah yang Andal
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Oleh: Nurul Cahya Ari Rahutami (Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Liwa)

AKHIR tahun anggaran 2021 sudah di depan mata. Pemerintah bergerak cepat memitigasi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada keuangan negara di akhir tahun anggaran 2021 dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara di Akhir Tahun Anggaran 2021. Para pengelola keuangan instansi pemerintah harus mempersiapkan diri untuk menapaki langkah-langkah akhir tahun dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan.

Di akhir periode pelaksanaan anggaran, Kementerian/Lembaga akan menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN yang harus disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance dan dituangkan secara akuntabel dan andal.  Keandalan laporan keuangan dapat dilihat dari data hasil rekonsiliasi dimana tidak ditemukan suspen belanja dan perbedaan pencatatan antara data Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan data Sistem Akuntansi instansi (SAI) sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang paling akhir diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN. Suspen merupakan perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian/Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

Rekonsiliasi laporan keuangan dilakukan dalam rangka pencocokan data transaksi keuangan yang dilakukan antara satuan kerja dengan BUN. Pada tahun 2016, Aplikasi e-Rekon dan LK hadir sebagai aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Perbaikan laporan keuangan mulai terlihat karena dibangunnya bank data tunggal atau single database melalui e-rekon (rekonsiliasi elektronik) sehingga selisih angka belanja negara bisa diminimalisasi.

Pada periode 2004-2015, sebelum adanya aplikasi e-Rekon & LK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu menemukan perbedaan atau selisih antara belanja yang dilaporkan dengan yang dicatatkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). sehingga, BPK tidak bisa memberikan opininya (disclaimer) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sedangkan pada periode 2010-2015, BPK menyematkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah pusat.

Di tahun 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 dari Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). Pemeriksaan tersebut menghasilkan 84 LKKL dan 1 LK BUN dengan opini WTP dan dua kementerian dan lembaga dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua hal yang material dalam LKPP telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan telah disajikan secara wajar.

Baca: Manfaat Opini WTP bagi Daerah

 

Bagaimana caranya mendapatkan laporan yang andal sehingga dapat mendukung upaya Kementerian/Lembaga meraih opini WTP? Yang pertama tentu semua berawal dari dokumen sumber, pastikan dokumen sumber itu lengkap dan jelas. Dari sisi Bendahara, arsip Surat Perimtah Membayar (SPM) beserta lampirannya lengkap, mulai dari Kuitansi, Surat Perintah Bayar (SPBy), Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) hingga Surat Setoran Pajak (SSP). Dari Sisi Aset, Berita Acara Serah Terima (BAST) atas belanja negara jelas dan Kode Barang benar. Dari sisi Persediaan, Bon Barang sebagai transaksi keluar jelas dan data transaksi masuk pun harus jelas. 

Kedua, kedisiplinan pencatatan. Setelah dokumen sumber diarsipkan dengan baik, pengelola keuangan harus memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan lengkap. Kedisiplinan dalam pencatatan sering menjadi momok bagi operator aplikasi karena kesibukan pekerjaan, sehingga perekaman transaksi dilakukan di akhir masa periode mendekati deadline pelaporan keuangan. Nah, agar laporan dapat dijaga keandalannya, kedisiplinan harus mulai dibangun, catat aplikasi pada kesempatan pertama dan lakukan dengan benar dan lengkap.

Ketiga, pastikan upload adk laporan keuangan ke aplikasi e-rekon & LK sesuai jadwal rekonsiliasi. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat kepada Kementerian/Lembaga mengenai jadwal pelaksanaan rekonsiliasi. KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah akan meneruskan surat tersebut ke satuan kerja instansi vertikal Kementerian/Lembaga di daerah. Taatilah jadwal tersebut karena keandalan laporan keuangan tentu akan berkurang bila tidak disampaikan secara tepat waktu.

Keempat, Tingkatkan sinergi internal antar operator. Keandalan laporan keuangan tidak akan dapat dijaga dengan baik tanpa adanya sinergi yang baik di antara tim pengelolaan keuangan di suatu satuan kerja. Bendahara Pengeluaran harus berkoordinasi baik dengan operator pelaporan keuangan, operator Persediaan maupun Pengelola BMN agar pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan akun yang benar. Para operator harus saling mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing namun tetap saling memberitahu bila terdapat transaksi yang harus dilaporkan. Keempat hal tersebut, didukung dengan sistem yang memadai akan dapat meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan.

Tahun  2022, pemerintah akan menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan APBN dengan diimplementasikannya full Module SAKTI-WEB  ke seluruh satuan kerja menggantikan aplikasi eksisting yang digunakan Satuan Kerja antara lain Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Aplikasi Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAKTI sendiri merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI menandai awal baru dalam perjuangan meraih opini WTP. Optimis, dengan menjaga keandalan proses pelaporan keuangan negara, opini WTP bukan hal yang sulit diraih dan dipertahankan.*

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait