#lju#korupsi

Eks Karo Perekonomian Lampung Diperiksa soal PT LJU

Eks Karo Perekonomian Lampung Diperiksa soal PT LJU
Ilustrasi:Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Kepala Biro (Karo) Perekonomian Pemprov Lampung, Farizal Badri memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung, pada 22 Oktober 2021. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Lampung, PT Lampung Jasa Utama (LJU).

"Menghadiri panggilan materinya pemeriksaan tupoksi dia sebagai Karo Perekonomian. Klien kami memang per 25 Agustus 2016 sudah berhenti dan tidak jadi karo perekonomian," ujar Kuasa Hukum Farizal Badri, Irwan Aprianto, Jumat, 22 Oktober 2021.

Irwan menjelaskan, penyidik juga menanyakan soal PT LJU saat ia menjabat sebagai Karo Perekonomian. Namun saat diperiksa, Farizal tidak membawa data rinci dan spesifik. Karenanya, pemeriksaan akan dilanjutkan dalam waktu dekat.

"Setelah pegang data kembali, kami baru datang lagi ke kejaksaan, menindaklanjuti pemeriksaan," paparnya.

Sementara, Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra, justru belum mengetahui adanya agenda pemeriksaan tersebut.

"Saya belum tahu, sudah coba hubungi Pidsus, tapi enggak aktif," paparnya.

Baca juga: Kejati Lampung Batal Periksa Farizal Terkait Kasus Korupsi LJU

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejakaan Tinggi (Kejati) Lampung telah menerima audit kerugian negara, dari BPKP Perwakilan Lampung, untuk korupsi pengelolaan keuangan di BUMD Lampung, PT Lampung Jasa Utama (LJU). Adapun total kerugian negara dari hasil audit mencapai Rp3,1 miliar.

"Hasil resmi kerugian negara sesuai dengan laporan Audit yang di dari BPKP perwakilan Provinsi Lampung, sebesar total Rp3.158.671.737," ujar Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra, 10 Oktober 2021.

Penyidik masih melengkapi berkas kedua tersangka sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).  Dalam perkara dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016-2018 di BUMD milik pemerintah provinsi tersebut dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya yakni berinisial AJU sebagai direktur utama BUMD pada waktu itu dan AJY sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan pihak PT LJU. Dalam periode tiga tahun tersebut, pemerintahan provinsi sebagai pemegang saham tertinggi telah melakukan penyertaan modal kepada BUMD PT LJU yang jumlahnya mencapai Rp3 miliar.

Awalnya penyertaan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Faktanya, selama 2016-2018 BUMD ini tidak memberikan hasil dan kontribusi kepada pemerintah provinsi. Hal itu dinilai karena pengelola keuangan melakukan pengeluaran tidak sesuai dengan perencanaan. Perbuatan pengurus ini telah bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan BUMD harus memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.

Modus yang dijalankan yakni PT LJU menjalin kerja sama dengan salah satu perusahan untuk pengadaan batu untuk pengerjaan tol. Ternyata, perusahaan tersebut tidak mempunyai pengalaman dan rekam jejak di bidang tersebut.

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait