#BERITALAMPUNGUTARA#LAMPUNGUTARA

Eks Kantor Dinsos Lampura Dibangun Pagar Pembatas

Eks Kantor Dinsos Lampura Dibangun Pagar Pembatas
Bupati Lampura, Budi Utomo saat memberikan tanggapan kepada awak media soal sengketa eks lahan dinsos Lampura di GOR Stadion Sukung Kotabumi, Selasa, 9 Februari 2021. Lampung Post/Fajar Nofitra


Kotabumi (Lampost.co) --  Pihak yang melakukan sengketa pada eks Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, membangun pagar pembatas yang diduga menyerobot tanah sebelahnya yang menjadi kantor dinsos setempat. Pasalnya, kantor yang berada di bilangan Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Kotabumi, eks Kantor Transmigrasi Lampung itu saat ini sedang dilakukan pekerjaan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Selasa, 9 Februari 2021, ada pemugaran halaman dengan mencopotkan ubin-ubin. Menanggapi hal itu, Bupati Lampura, Budi Utomo, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini kepada jajaran untuk mencari solusi terbaik.

"Akan kami tindaklanjuti, bersama tim yang nanti akan dikoordinasi bersama bagian aset dan lainnya. Untuk dapat dirumuskan langkah yang diambil pemerintah daerah tas aksi ini, sesuai mekanisme dan undang-undang berlaku, "kata Budi menanggapi sengketa lahan eks dinas sosial yang belum ada solusi itu.

Bidang Aset Bpka Lampura akan melakukan tindak lanjut atas temuan itu, melalui koordinasi bersama satker maupun Opd terkait. Terkait aksi pemagaran oleh warga mengalu sebagai pemilik lahan atas lahan gyang dahulu ditinggali oleh Dinas Sosial.

"Benar itu aset pemda yang belum sempat terselesaikan pada tahun sebelumnya, kami akan tindak lanjuti melaluo koordinasi bersama dinas/intansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Termasuk kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati bapak Budi Utomo, "kata Kabid Aset Bpka Lampura, Biantori.

Pantauan dilapangan, penempatan pagar pembatas terlihat sedikit agak menjorok ke samping, yakni areal kantor yang kini ditempati dinas sosial berada tepat di sebelahnya. Sehingga mengganggu areal parkir disana, apalagi saat banyak warga mengurus berkas yang diperlukan.

"Ya, mengganggu jadi kami harus menggeser. Setahu kami sih kemarin masih diurus pemerintah, kok seenaknya saja membangun. Kalau begini kan mubazir, dimana sikap pemerintah dengan kejadian ini. Masalah belum selesai, tapi sudah ada main caplok. Padahal disitukan ada bangunan pemerintah daerah, yang notabenenya berasal dari uang rakyat Lampung Utara. Masak gak ada sikap dengan kejadian ini, kami berharap ada solusi terbaik menyelamatkan aset pemda, "ujar warga setempat , Alfi.

Persoalan sengketan lahan kini berujung kepada penyegelan Kantor Dinas Sosial sekitar Februari 2020.  Hingga kini, pihak dinsos memilih memindahkan sementara pelayanan, sampai permasalahan dapat diselesaikan. 
 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait