#Nasional#Kelautan#TolLaut#PorosMaritim#DPD#RUUDaerahKepulauan

Dukung Tol Laut dan Indonesia sebagai Poros Maritim, DPD Terus Godok RUU Daerah Kepulauan

Dukung Tol Laut dan Indonesia sebagai Poros Maritim, DPD Terus Godok RUU Daerah Kepulauan
Direktur Utama Metro TV, Suryopratomo (berdiri) saat memberikan kata sambutan pada acara Focus Group Discussion yang dihelat Media Group di kantor Media Indonesia, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Lampung Post/Luchito Sangsoko


 JAKARTA (lampost.co) --Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengungkapkan sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan demi mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tol laut dan Indonesia sebagai poros maritim.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam acara focus group discussion (FGD) yang dihelat Media Group di kantor Media Indonesia, Jakarta, Selasa (19/12/2017).  Menurutnya, dengan UU Daerah Kepulauan ini akan mendukung poros maritim seperti yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Kita memerlukan regulasi untuk menutup bolong-bolong yang ada, dengan menutupnya maka kita akan bisa menghadapi MEA. Makanya kita berinisiasi membuat UU Daerah Kepulauan dan saat ini sudah masuk Prolegnas 2017 demi penguatan bagi tol laut dan juga Indonesia sebagai poros maritim," ungkap dia.
Lebih lanjut dia mengatakan kebijakan mengenai tol laut dan Indonesia sebagai poros maritim ini bukan sekadar gagasan tapi mengajak kita semua untuk membangun Indonesia dan kembali mengajak kita menjadi bangsa bahari karena dengan kekuatan maritim ini Nusantara dibangun dan pernah berjaya.
"Kita tertinggal jauh karena kita tidak mencontoh para pendahulunya, karena kita adalah negara maritim terbesar di dunia. Membangun kekuatan maritim yang pertama adalah untuk membangun Indonesia yang bersatu, kedua adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan ketiga, untuk Indonesia berwibawa karena tanpa kekuatan maritim tidak mungkin kita berwibawa," ujarnya.
Dia melihat strategi pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah melakukan pembangunan kawasan kemudian membangun konektivitas (tol laut) dan memprioritaskan pada sektor maritim. "Poros maritim ini merupakan sebuah kebutuhan bukan hanya sebuah retorika. Kita tinggal memilih saja, kita mau mempengaruhi atau kita ingin dipengaruhi," tukas dia.
Dia mencontohkan pada era Orde Baru, pembangunan yang dilakukan Indonesia lebih kepada berbasis kontinental dan menjadikan Indonesia sebagai negara agraris terbesar. "Itu (negara agraris) tidak bisa bagaimana pun juga karena semua aspek kehidupan di Indonesia adalah menyentuh laut, contohnya sektor perhubungan, pertahanan dan lainnya," terangnya.
"Secara ekonomi, jika Indonesia tidak menguatkan poros maritim maka itu salah karena perdagangan dunia saat ini telah berubah. Ada pergeseran perdagangan global dan terhitung mendekati angka 70 persen ada di kawasan Asia Pasifik karena di Asia Pasifik banyak sumber daya alam dan biaya-biaya apa pun lebih murah. Dan 90 persen jalur perdagangannya melewati Indonesia," tutur Nono.
Dengan menjadi poros maritim, lanjut dia, Indonesia harus melakukan beberapa hal strategis salah satunya adalah menjaga kawasan ASEAN stabil, menjamin penggunaan akses tol laut dan melakukan diplomasi. "Yang dilakukan Indonesia sebagai poros maritim adalah membangun kekuatan ekonomi dan keamanan," imbuh dia.

EDITOR

Luchito Sangsoko

loading...




Komentar