#israel#palestina#muhammadiyah

Dukung Palestina Tak Berarti Cuek Nasib Bangsa Sendiri

Dukung Palestina Tak Berarti Cuek Nasib Bangsa Sendiri
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. MI/Ardi Teristi Hardi


Jakarta (Lampost.co) -- Ada banyak narasi yang saling berlawanan dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Belakangan juga muncul tuduhan kepada lembaga pengumpul donasi untuk Palestina, bahwa mereka tidak peduli pada nasib di negeri sendiri dan lebih mementingkan nasib orang lain di tempat yang jauh. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meluruskan pandangan tersebut dan berharap Indonesia satu pandangan dalam merespons isu Palestina.

"Mendukung Palestina merupakan wujud pro-kemerdekaan dan anti-agresi yang diamanatkan konstitusi," kata Haedar dalam tulisan pertukaran pesan kepada Lampost.co, Minggu, 30 Mei 2021. 

Baca: PPI Lebanon: Jangan Terkecoh Kabar yang Bisa Melemahkan Empati ke Palestina

 

Menurut Haedar, dukungan terhadap Palestina itu wajar dan proporsional. "Dukungan itu wajar dan proporsional, tidak mengurangi perhatian pada nasib bangsa sendiri," tandasnya.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang juga mengumpulkan donasi untuk Palestina. Hingga Minggu, 30 Mei siang, total donasi untuk Palestina sudah terkumpul Rp23,1 miliar. 

Muhammadiyah, lanjut Haedar, mengajak kembali kepada konstitusi dan sejarah Indonesia. Secara konstitusi, Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi.

“Kita juga ingin ikut serta dalam ketertiban dunia dan menjaga perdamaian abadi,” kata Haedar pada kesempatan Diskusi Publik Konflik Arab-Israel, Peluang & Tantangan Perdamaian yang diadakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Lazismu UMY.

Muhammadiyah mengapresiasi langkah tegas pemerintah. “Kami apresiasi sikap pemerintah Indonesia yang sudah tepat dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat. Indonesia mendesak PBB mengambil langkah nyata menghentikan agresi, memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, serta mendorong negosiasi yang kredibel.

Menurut Haedar, Bangsa Indonesia harusnya satu pandangan karena punya pengalaman dijajah. Ketika PBB sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, ada kawasan Timur yang masih terus dijajah dan tidak mau dilepas. Belanda bahkan masih melakukan agresi militer I dan II.

“Ketika sebuah bangsa telah merdeka, mestinya mereka berhenti, tetapi ini tidak,” tuturnya. Nafsu kekuasaan penjajah itu tidak pernah berhenti dan puas.

Nilai kemanusiaan semestinya dikedepankan dan dunia harus mengambil langkah tegas.

“Jika perang atau agresi militer ini dibiarkan dan korban terus berjatuhan, ini tragedi kemanusiaan terus diabadikan atau kita tidak respek terhadap diri kita sebagai manusia yang berkeadaban,” tutur Haedar. 

Situasi ini juga dilihat Haedar sebagai bukti kegagalan politik global, termasuk PBB, dalam mencari jawaban atas berbagai masalah di abad ini. Terkait dengan pandangan yang mengaitkan masalah ini sebagai masalah agama, Haedar mengatakan, “Masalah Palestina ada kaitannya dengan Islam dalam konteks sejarah.” Ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah, Palestina menjadi bagian dari wilayah Islam.

“Tidak keliru jika penyikapan masalah Palestina, dilihat dari aspek sejarah, ada kaitannya dengan agama.”

Secara khusus, di Palestina terdapat masjid Al-Aqsa yang disebut dalam Al-Qur’an, sebagai tempat Nabi melaksanakan Isra’ mi’raj. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa bersama dengan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi merupakan tiga tempat istimewa.

“Kalau umat Islam punya reaksi yang begitu meluas, pihak manapun jangan salah paham atau gagal paham.”

Sebab itu, “Ketika Muhammadiyah dan organisasi-organisasi mereaksi masalah ini, mencari solusi damai dan berkeadaban, maka tidak ada persoalan,” kata Haedar. 

Di samping ada kaitannya dengan aspek keagamaan, Muhammadiyah memandang persoalan agresi di Palestina ini sebagai masalah perampasan hak kemerdekaan suatu negara. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait