#korupsi

Dua Tersangka Korupsi Gas Bumi Ditahan

Dua Tersangka Korupsi Gas Bumi Ditahan
Kejaksaan Agung. Foto: MI


Jakarta (Lampost.co) -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pada pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatra Selatan (Sumsel). Kedua tersangka, CISS dan AYH, langsung ditahan.

"Penahanan tersangka CISS dan AYH selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba cabang Kejagung," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers, Rabu, 8 September 2021.

Menurut dia, penahanan itu dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan. Hal ini guna melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

"Sebelum dilakukan penahanan, dua tersangka dilakukan swab antigen. Hasil pemeriksaan tersangka keduanya sehat dari covid-19," ujar Leonard.

Tim penyidik disebut masih terus mendalami perkara. Salh satu fokus, yakni mencari ada tidaknya pelaku lain dalam kasus rasuah itu. CISS merupakan direktur utama (dirut) PDPDE Sumsel sejak 2008. Dia merangkap jabatan sebagai dirut PDPDE Gas pada 2010.

"Tersangka CISS selaku Dirut PD PDE Sumsel telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN)," ujar Leonard.

Tersangka AYH ialah direktur PT DKLN sejak 2009. AYH merangkap jabatan sebagai direktur PDPDE Gas sejak 2009 dan dirut PDPDE Sumsel sejak 2014. Leonard belum membeberkan perbuatan pidana kedua tersangka. Namun, perbuatan rasuah ini menyebabkan negara merugi US$30.194.452.

Menurut Leonard, uang itu berasal dari penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel. Selain itu, ada pembayaran US$63.750 dan Rp2.131.250.000.

"(Uang itu) merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," beber Leonard.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 3 juncto Pasal 55 UU Tipikor. Keduanya terancam penjara seumur hidup atau pidana penjara empat hingga 20 tahun.

Kasus berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil, dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Hak jual ini merupakan participacing interest PHE 50 persen, Talisman 25 persen, dan Pacific Oil 25 persen yang diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Pemprov Sumsel.

Namun, Pemprov Sumsel tidak menikmati hasilnya. PDPDE Gas yang merupakan rekanan diduga telah menerima keuntungan fantastis selama periode 2011-2019.

PDPDE Sumsel yang mewakili Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp38 miliar dan dipotong utang saham Rp8 miliar. Pendapatan bersih kurang lebih Rp30 miliar selama sembilan tahun. PDPDE Gas mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan gas negara itu.

PDPDE Gas diduga mendapatkan penghasilan kotor dalam kurun waktu delapan tahun hingga Rp977 miliar. Setelah dipotong biaya operasional, PDPDE mendapatkan penghasilan bersih kurang lebih Rp711 miliar.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait