#GugatanMK#lampungselatan

Dua Paslon Pilkada Lamsel Resmi Ajukan Gugatan ke MK

Dua Paslon Pilkada Lamsel Resmi Ajukan Gugatan ke MK
Gedung Mahkamah Konstitusi,--Foto: MI/Immanuel Antonius


Kalianda (Lampost.co) -- Dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati pada Pilkada Lampung Selatan (Lamsel0 2020 resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan gugatan perselisihan terhadap penetapan perolehan suara Pilkada Lamsel 2020 pada 16 Desember 2020 lalu.

Dua paslon tersebut adalah kandidat nomor urut dua Tony Eka Chandra - Antoni Imam (TEC-AI) dan paslon nomor urut tiga Hipni-Melin Haryani Wiajaya (Himel). Keduanya resmi mengajukan gugatan ke MK pada Jum'at, 18 Desember 2020.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co pada laman mahkamahkonstitusi.go.id, paslon Himel lebih awal mengajukan permohonan gugatan sekitar pukul 20.41 WIB dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/AP3/12/2020.

Sedangkan, paslon TEC-AI mengajukan permohonan gugatan pada pukul 22.56 WIB dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020. Keduanya, dengan termohon Kabupaten KPU Lamsel.

Pemohon Paslon TEC-AI menunjuk kuasa hukum Ansori, Muhammad Ridho Erfansyah, Fedhil Faisal, Thamaroni Usman, Joharmansyah, dan Ari Fitrah Anugrah. Selanjutnya, pemohon Paslon Himel adalah Amri Shohar, Ahmad Handoko, Edy Rahmad, R. Ananto Pratomo dan Rustamaji.

Tim Kuasa Advokat Himel, Amro Sohar melalui Jauhari mengatakan permohonan gugatan ke MK sudah diterima dan pihaknya sudah menerima bukti registrasi pendaftaran gugatan tersebut.

 "Alhamdulillah, surat pengajuan dan lampiranya sudah diterima oleh MK, dan kami sudah menerima bukti registrasi pendaftaran pengajuan gugatan dari MK. Saat ini kami tinggal menunggu jadwal pelaksanaan sidang gugatan saja," kata Amro, Minggu, 20 Desember 2020. 

Sementara itu, Komisioner KPU Lamsel Irsan Didi mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dari KPU Lampung mengenai adanya gugatan dari dua paslon tersebut. Bahkan, pihaknya tengah mempersiapkan terhadap berkas-berkas yang nantinya akan digelar saat sidang di MK. 

"Ya, informasi gugatan itu berawal daei KPU RI menembuskan ke KPU Provinsi. Kemudian, KPU Provinsi menembuskan ke KPU Kabupaten melalui Divisi Hukum. Insyaallah, kami tengah berkas-berkas yang kiranya akan diperlukan nantinya dalam sidang gugatan tersebut," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait