auditdprd

DPRD Tubaba Dukung Audit Pasar Pulungkencana

( kata)
DPRD Tubaba Dukung Audit Pasar Pulungkencana
Tampak samping kiri pasar Pulungkencana. Bangunan ini menggunakan desain beton ekpos dan menelan anggaran Rp77 miliar. (Merwan)


PANARAGAN (Lampost.co) -- DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) mendukung langkah Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR) setempat untuk mengaudit hasil pekerjaan kontruksi pembangunan pasar Pulungkencana yang menelan anggaran sebesar Rp77 miliar.

"Kami dari dewan sangat setuju jika bangunan Pasar Pulungkencana dilakukan audit. Ini langkah baik, kami sangat mengapreasi langkah pemkab ini," ujar Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Paisol kepada lampost.co, Rabu, 2 September 2020.

Paisol mengatakan untuk melakukan audit, dewan berharap dilakukan setelah pekerjaan 100 persen selesai. Sebab, hingga saat ini rekanan belum menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan pasar ini sudah molor dari kontrak.

"Dari hasil peninjauan komisi III di lapangan, pekerjaan pasar Pulungkencana ini belum tentu selesai September ini, karena masih banyak pekerjaan belum dilakukan, salahsatunya kontruksi payung beton disayap belakang," ujar kader Demokrat ini.

Dia mengatakan langkah mengaudit hasil kontruksi bangunan tersebut sangat tepat. Mengingat seluruh kontruksi pasar tersebut menggunakan desain beton ekpos. Selain itu, pasar Pulungkencana ini banyak dilirik semua pihak karena menjadi percontohan di Indonesia dan menggunakan anggaran pinjaman daerah Rp77 miliar.

"Kalau diaudit kita bisa tahu kualitas bangunannya. Jangan sampai nanti baru dutempati sudah retak dan bocor. Apalagi pasar ini seluruh atapnya menggunakan kontruksi beton. Pemkab harus menjamin pasar ini layak ditempati dan kokoh hingga puluhan tahun," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Dinas PUPR Tubaba akan menurunkan tim audit Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit hasil konstruksi dan struktur betton pembangunan pasar Pulungkencana.

Hasil audit tersebut akan menjadi patokan pembayaran terhadap proyek senilai Rp77 miliar tersebut. Proyek yang bersumber dari pinjaman daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu dikerjakan PT. Brantas Abipraya dan pekerjaannya sudah molor dari kontrak.

EDITOR

Winarko

loading...


Berita Terkait



Komentar