bumkam

DPRD Tuba Sebut Bumkam Tak Berikan Kontribusi

DPRD Tuba Sebut Bumkam Tak Berikan Kontribusi
Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Sopi'i saat diwawancarai awak media usai paripurna di gedung dewan setempat beberapa waktu lalu. (Ferdi Irwanda).


MENGGALA (Lampost.co) -- DPRD Kabupaten Tulangbawang menilai sejauh ini keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di Kabupaten Tulangbawang belum memberikan kontribusi terhadap kampung maupun masyarakat.

Dari 147 Bumkam yang berdiri sejak 2016 dan tersebar di 15 kecamatan se-Tulangbawang, hanya 57 Bumkam yang berjalan atau aktif. Sementara 90 Bumkam lainnya, kini kondisinya mati suri.

Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Sopi'i menyoroti hal tersebut. Ia menilai, banyaknya jumlah Bumkam yang tidak berjalan, akibat kebijakan Bumkam tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Bumkan mayoritas belum berjalan sesuai arah kebijakan pusat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan muara akhirnya bisa menambah pendapatan kampung tersebut," kata Sopi'i, kepada Lampost.co, Senin, 16 Desember 2019.

Sopi'i menuturkan, perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam tata kelola Bumkam. Sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan kampung dan masyarakat.

"Akan tetapi ini perlu pembinaan semua pihak agar Bumkam bisa berjalan di semua kampung . SDM menjadi salah satu kunci sukses dalam pengelolaan Bumkam," ujar dia. 

Menurut Sopi'i, perlu adanya pemetaan potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui Bumkam di setiap kampung. Pemetaan itu, dinilai penting agar usaha yang dijalankan dapat berjalan.

"Disetiap kampung kan potensinya berbeda-beda. Ada yang daerah kampungnya mayoritas pertanian nah ini kan bisa dibuatkan usaha pertanian, kalau dibuatkan usaha budidaya udang kan enggak cocok dengan kondisi wilayah kampungnya. Begitu dengan potensi kampung-kampung yang lain, jadi harus ada kajian potensi usaha," katanya.

Badan Pemerintahan Masyarakat Pedesaan dan Kampung (BPMPK) Kabupaten Tulangbawang, tegas Sopi'i, selain harus memetakan potensi usaha juga diminta untuk dapat memberikan pelatihan dan keterampilan dalam berwirausaha pengelola Bumkam. 

"Perlu ada pelatian agar mendapatkan SDM yang mumpuni dari dinas terkait, karena kan enggak semua pengurus ada pengalaman dalam berwirausaha," kata dia.

 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait