#lampung#lambar#raperda

DPRD-Pemkab Lambar Prioritaskan 12 Raperda pada 2020

( kata)
DPRD-Pemkab Lambar Prioritaskan 12 Raperda pada 2020
DPRD Lampung Barat menggelar paripurna pembentukan perda prioritas di 2020. Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co) -- DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyepakati 12 rancangan peraturan daerah (raperda) yang menjadi perioritas pembahasan pada 2020 mendatang. Kesepakatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Lambar, Senin, 25 November 2019, setelah mendengarkan laporan yang disampaikan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Lambar Lina Marlina atas hasil penyusunan program pembentukan perda.

Lina menyampaikan bupati Lambar telah menyampaikan 10 raperda untuk dimasukkan dalam program pembentukan perda pada 2020 melalui surat tanggal 17 Oktober 2019.

Kemudian alat kelengkapan DPRD Lambar dan komisi-komisi serta Badan Pembentukan Perda juga telah menyampaikan usulan raperda inisiatif DPRD untuk dimasukkan program pembentukan perda pada 2020.

“Dari berbagai usulan itu, Badan Pembentukan Perda DPRD Lambar bersama Badan Pembentukan Perda Pemerintah Lambar telah melaksanakan pembahasan dan pengkajian komprehensif dan mendalam terkait penyusunan program prioritas raperda yang akan dibahas pada 2020,” katanya.

Ia menambahkan setelah dibahas bersama, maka disepakati ada 12 raperda usulan Pemkab Lambar dan DPRD Lambar yang akan ditetapkan dalam program prioritas pembentukan perda pada 2020. Ke-12 raperda itu terdiri dari 12 usulan Pemkab dan 2 usulan inisiatif DPRD.

Ke-12 raperda usulan Pemkab itu adalah raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lambar tahun 2019. Kemudian raperda tentang perubahan APBD TA 2020, raperda tentang APBDP TA 2020, raperda RAPBD TA 2021.

Selanjutnya raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, raperda tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa, dan raperda tentang PDAM Limau Kunci. Selain itu, raperda tentang perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah dan raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT Bank pembiayaan syariah.

Sementara dua raperda usulan inisiatif DPRD, yaitu raperda tentang desa wisata Kabupaten Lambar dan raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Berita Terkait


Komentar