#citralandlampung#perumahan

DPRD: Pemda Jangan Asal Keluarkan Amdal

DPRD: Pemda Jangan Asal Keluarkan Amdal
Dua rumah di CitraLand longsor. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, menilai Pemerintah Provinsi Lampung tetap memiliki kewenangan atas peristiwa longsor dua rumah di CitraLand, Bandar Lampung. Sebab, perumahan tersebut berdiri di kawasan pegunungan.

"Seharusnya Pemerintah Kota dan provinsi satu napas dalam penyelesaian masalah ini," kata Wahrul, Selasa, 2 Februari 2021.

Untuk mengantisipasi masalah serupa, pihaknya akan memperketat audit Amdal dan posisi kasus lingkungannya. Sebab, ini tidak akan selesai dengan hanya permohonan maaf dan pertanggungjawaban dari pihak CitraLand.

"Ini harus menjadi landasan untuk pembelajaran bagi perumahan-perumahan lain dan dinas terkait. Jangan asal memberikan rekomendasi Amdal, tetapi harus disesuaikan dengan tata ruang dan dampak sosial yang lain. Ini harus clear," tegasnya.

Pihaknya pun mendorong penegak hukum mengusut tuntas kejadian ini. Dia menilai peristiwa itu jangan hanya selesai dengan pertanggungjawaban dan permintaan maaf CitraLand,. Hal itu agar ke depan pemerintah dan pengembang tidak semena-mena mengeluarkan izin dan membangun.

"Kejadian ini parah, jadi saya pikir cuma ini kejadian pembangunan bobrok. Maka ke depan secara kebijakan harus lebih objektif dalam izin," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, bila perlu Pemprov dan Pemkot bersepakat untuk menutup pembangunannya dan tidak memberi ruang negosiasi dengan CitraLand.

"Kalau bisa tutup pembangunannya, tetapi jangan eca-ecaan. Nanti dua minggu dibuka kembali. Jangan dikasih ruang negosiasi, kalau mau tutup, ya tutup selamanya dan penegak hukum harus berjalan semestinya," tandasnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait