#beritalampung#beritatulangbawang#siltap

DPRD Nilai Pemkab Tulangbawang Tak Patuhi PP No 11/2019

DPRD Nilai Pemkab Tulangbawang Tak Patuhi PP No 11/2019
Ilustrasi. Foto: Google Images


Menggala (Lampost.co): DPRD Kabupaten Tulangbawang menilai pemerintah daerah setempat tidak patuh dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019, terkait penghasilan tetap kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya.

"Secara kepatuhan, Pemkab Tuba tidak mematuhi PP No 11 Tahun 2019. Kalau di PP itu kan jelas angka yang disebutkan enggak ada toleransi tentang kemampuan keuangan daerah, karena berbicara angka setara dengan gaji PNS golongan ll/a," kata Holil, kepada Lampost.co, Senin, 12 Desember 2022.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulangbawang ini mengaku pada saat pelaksanaan hearing ketika dirinya berada di Komisi l, pihak eksekutif beralasan tidak dapat memenuhi penghasilan tetap (Siltap) RK, lantaran keterbatasan anggaran. 

"Waktu hearing selalu kami bandingkan dengan Kabupaten Tubaba dan Mesuji yang Siltap RK berbeda jauh. Padahal mereka pemekaran dari kita dan kemampuan keuangan daerah relatif sama. Mereka selalu berasumsi menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, sementara kami tidak pernah melihat aturan itu," ujar politisi PAN itu.

Baca juga:  Guru Didorong Kembangkan Metode Pembelajaran Tanpa Terpaku Kurikulum

Sekretaris Kabupaten Tulangbawang, Antoni menilai pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban memenuhi besaran penghasilan tetap (Siltap) Kepala Dusun atau Rukun Keluarga (RK) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.

Ia beralasan, Siltap jabatan kadus atau RK bukan merupakan kewajiban melainkan insentif yang sifatnya diskresi, sehingga pemberian Siltap RK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Siltap bukan kewajiban sifatnya diskresi, kenaikan Siltap RK dilihat dari kemampuan keuangan daerah, mereka bukan PNS dan bukan kami yang ngangkat," ujar Antoni. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, penghasilan tetap kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya termasuk dalam anggaran APBDesa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Adapun gaji yang diberikan oleh seorang Kades paling sedikit, yaitu Rp 2,4 juta. Ini setara dengan 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

Sementara gaji yang didapatkan oleh seorang Sekdes tidak berbeda jauh dengan Kades, Rp 2,2 juta atau setara dengan 110 persen dari gaji PNS golongan II/a. Untuk perangkat desa lainnya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019, yaitu sekitar Rp 2 juta atau setara dengan 100 persen gaji PNS golongan II/a.

Berdasarkan pengakuan salah satu ketua rukun keluarga (RK) di Kecamatan Banjaragung, hingga saat ini dirinya mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) atau gaji jauh dibawah dari PP Nomor 11 Tahun 2019 sebesar Rp2.022 200.

"Gajinya Rp575 ribu per bulan," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait