bpkdprd

DPRD Mesuji Kawal Temuan BPK

( kata)
DPRD Mesuji Kawal Temuan BPK
Kantor Bupati Mesuji. Dok Lampost.co


MESUJI (Lampost.co) -- DPRD Mesuji terus mengawal temuan BPK yang mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah. Ketua DPRD Mesuji Elfianah menegaskan, pemkab Mesuji harus mengembalikan kerugian negara tersebut. 

"Untuk temuan BPK di Dinas PUPR, beberapa hari lalu kami undang pihak ketiga atau rekanan untuk dimintai keterangan. Sayangnya hanya satu yang hadir, itupun bukan direkturnya," jelas Elfianah, Rabu, 5 Agustus 2020. 

Menurutnya, dalam waktu dekat DPRD akan mengagendakan kembali pertemuan dengan pihak rekanan. 

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Mesuji Ridwan Zulkifli, saat dikonfimasi lampost.co mengatakan, jika pengembalian kerugian negara senilai Rp1,6 miliar adalah tanggung jawab rekanan. 

"Pihak ketiga yang mengembalikan. Dan tiap tahun kan selalu ada temuan BPK," jelasnya. 

Sebelumnya, Kepala BPBD Mesuji Syahril bersedia mengembalikan kerugian negara dengan menggunakan dana pribadi. 

"Saya akui itu kelalaian saya. Jika tidak ada petunjuk pimpinan, ya saya yang harus mengembalikan kerugian negara itu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, ada 7 temuan BPK pada anggaran Mesuji 2019. Ketujuh temuan tersebut antara lain honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp177 juta, belanja BBM, Gas, dan pelumas pada sekretarian daerah senilai Rp134 juta, perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Rp35 ,94 juta, penggunaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis senilai Rp45 juta, dan pembangunan gedung kantor dan alun alun Rp645 juta.

Kemudian, peningkatan jalan di dinas PUPR Rp1,667 miliar, dan bantuan tidak terduga yang digunakan untuk bangun pagar di rumah Dinas Bupati senilai Rp168 juta.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait