#peraturandaerah#raperda

DPRD Lamtim Tolak Sahkan Raperda RP3KP Lamtim 2020-2037

( kata)
DPRD Lamtim Tolak Sahkan Raperda RP3KP Lamtim 2020-2037
Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif menyerahkan berita acara pengesahan raperda kepada Bupati Zaiful Bokhari pada rapat paripurna, Senin, 21 September 2020. Dok. Pemkab Lamtim


Sukadana (Lampost,co) -- DPRD Lampung Timur tidak mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) 2020-2037 dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas empat raperda, Senin, 21 September 2020. Sebab, pansus menilai raperda itu masih selaras dengan peraturan tentang tata ruang dan zonasi wilayah.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Ali Johan Arif dan dihadiri Bupati Zaiful Bokhari, DPRD Lamtim memberikan persetujuan pengesahan tiga raperda, yaitu tentang pembentukan BPR syariah, pembentukan PDAM Way Guruh, dan pengelolaan keuangan daerah. Sementara raperda RP3KP 2020-2037 tidak disetujui untuk disahkan.

 

Pansus menilai substansi raperda dimaksud masih selaras dengan peraturan tentang tata ruang dan zonasi wilayah. "Oleh sebab itu raperda tersebut masih perlu pengkajian mendalam, karena harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertingkat mengenai perumahan dan permukiman yang terbaru," kata Ali Johan.

Bupati berharap raperda yang telah disahkan tersebut akan membawa dampak positif bagi masyarakat Lamtim. Sementara untuk raperda yang belum disahkan, Pemkab siap membahasnya kembali dan akan disempurnakan lagi. 

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait