#covid-19#vaksin

DPRD Lampung Nilai Biaya Vaksinator Perlu Dievaluasi

DPRD Lampung Nilai Biaya Vaksinator Perlu Dievaluasi
Pekerja melaksanakan vaksinasi gotong royong (Foto; Antara)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengatakan bahwa biaya vaksinator yang dibebankan kepada perusahaan perlu dievaluasi. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 biaya vaksinator untuk satu kali penyuntikan dosis yakni Rp117 ribu. Harga itu dinilai tidak masuk akal.

“Kalau satu perusahaan ada 1.000 berarti harus mengeluarkan biaya Rp117 juta untuk dosis pertama saja. Itu tentunya sangat memberatkan perusahaan,” kata dia saat ditemui di kantor Apindo Lampung. Rabu, 25 Agustus 2021.

Yanuar mengatakan dalam keadaan pandemi tentunya banyak perusahaan yang harus menekan biaya operasional. Pemerintah harusnya mempunyai kebijakan mengenai biaya vaksinator pada vaksin Gotong Royong.

“Kami berterima kasih atas diturunkannya harga vaksin gotong royong dari semula Rp321.660 menjadi Rp188 ribu. Tapi untuk harga vaksinator, Pemerintah harus objektif dalam menetapkan harganya,” ujarnya.

Ketua Komisi bidang kesehatan itu mengatakan akan lebih baik lagi ketika biaya vaksinator dibebankan kepada pemerintah, jika tidak maka pemerintah harus menurunkan biayanya.

“Kalau perlu biaya yang Rp100 ribu itu dihilangkan atau disubsidi oleh pemerintah. Perusahaan sudah mau membantu pemerintah dengan program vaksin gotong royong, sekarang gantian pemerintah yang mempermudah para pengusaha,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Ary Meizari mengapresiasi penurunan harga vaksin gotong royong. Untuk itu, pihaknya mengajak perusahaan yang belum mendaftar untuk segera mendaftarkan.

“Ayolah bareng-bareng bantu pemerintah untuk mempercepat pembentukan imunitas komunal. Kedepankan nurani, karyawan sudah banyak membantu perusahaan sekarang waktunya perusahaan memperhatikan karyawannya,” ujar dia.

Ary menyayangkan adanya beberapa perusahaan besar di Lampung yang tidak bersedia mengikuti program vaksin gotong royong. Meskipun perusahaan itu tidak masuk dalam daftar keanggotaan Apindo Lampung.

“Sinar Laut, BW, Hanjung itu tidak mau ikut vaksin gotong royong dan tidak tahu pasti apa alasannya. Saat ini ketersediaan vaksin Sinopharm cukup aman untuk Lampung,”katanya.

Ketua Apindo itu juga mempertanyakan perihal vaksinator yang diperbolehkan untuk menyuntik vaksin gotong royong hanya berasal dari dua rumah sakit yakni Hermina dan RSUDAM.

“Kalau aturan dari pusat, untuk vaksin gotong royong itu vaksinatornya harus dokter yang bersertifikat. Jadi nakes seperti perawat atau bidan itu tidak bisa. Mengapa?,” ujarnya.

Mengenai biaya vaksinator, Ary berharap adanya kebijakan dari pemerintah agar program vaksin gotong royong dapat berjalan dengan baik dan tidak terkesan membebani perusahaan.

“Kami sudah bersedia ikut program pemerintah, tentunya kami akan sangat terbantu ketika biaya vaksinator itu tidak dibebankan kepada kami,” kata dia.

 

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait