#Ranperda

DPRD Lambar Sahkan Tujuh Rancangan Perda

DPRD Lambar Sahkan Tujuh Rancangan Perda
Sidang paripurna pengesahan rancangan Perda Kabupaten Lampung Barat, Rabu, 30 Desember 2020. Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat (Lambar) mengesahkan tujuh rancangan Perda (Ranperda). Dari tujuh Ranperda, dua di antaranya inisiatif DPRD dan lima lainya adalah Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Kedua Ranperda inisiatif yang disahkan itu adalah Ranperda tentang Pekon Wisata dan Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum.

Sementara lima Ranperda usulan Pemkab yang disahkan adalah Ranperda tentang  Perusahaan Umum Daerah Limau Kunci, Ranperda tentang Perseroan Pesagi Mandiri, Ranperda tentang Perseroan BPRS, Ranperda tentang Penyertaan Modal pada BPRS dan Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengesahan ketujuh Ranperda itu dilaksanakan setelah seluruh fraksi yang dihadiri 27 dari 35 anggota itu menyampaikan persetujuannya.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan berdasarkan Pasal 242 ayat (1) UU nomor 24 Tahun 2014 tentang  pemerintahan daerah disebutkan bahwa penyusunan Ranperda bisa berasal dari DPRD atau Bupati. 

Penyampaian usulan Ranperda ini merupakan wujud dari penyelenggaraan hak anggota DPRD Lambar. Karena itu atas terselenggaranya penyusunan Ranperda ini maka pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menggunakan haknya untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Khususnya, di bidang pariwisata dan bantuan hukum melalui penyusunan Ranperda inisiatif ini.

Dengan disahkannya dua Ranperda inisiatif tentang Pekon Wisata dan penyelenggaraan bantuan hukum, Parosil berharap pengembangan dan pengelolaan pekon wisata akan menjadi lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan. Kemudian dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan pekon wisata secara profesional akan mampu memberikan kontribusi untuk upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan sumber daya, dan kearifan lokal serta mampu meningkatkan PAD.

"Kemudian menjamin warga negara khususnya warga yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum," kata Parosil, Rabu, 30 Desember 2020.

Sedangkan Perda tentang BUMD diatur dam UU nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah mencabut UU nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Pengaturan BUMD diatur PP nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Berdasarkan ketentuan itu maka keberadaan BUMD di Lambar harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan ditetapkanya Perda yang mengatur tentang BUMD ini maka Pemkab berharap keberadaanya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Lambar.

"Kemudian memberikan manfaat secara umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan mampu memberikan laba dan atau/keuntungan bagi daerah," kata dia. 

Lalu untuk Ranperda tentang lahan pertanian berkelanjutan yang disahkan, Parosil berharap, terbentuknya Ranperda yang melindungi kawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan. Aturan ini juga penting untuk mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani.

"Begitu juga untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahtraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian," ujar Parosil. 

Setelah dilakukan pengesahan ini maka ketujuh maka Ranperda akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi dalam rangka kesesuaian Ranperda dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait