#dprd#apbd

DPRD Lambar Heran Pembangunan Mandek tapi Anggaran Tersisa

DPRD Lambar Heran Pembangunan Mandek tapi Anggaran Tersisa
Rapat paripurna DPRD Lambar agenda penyampaian pemandangan umum atas LKPJ TA 2021, Selasa, 8 Juni 2021. Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co) -- Sejumlah anggota fraksi di DPRD Lampung Barat (Lambar) mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2020 yang banyak tersisa akibat pengalihan anggaran dengan alasan untuk penanganan covid-19.

Salah satunya diungkap Juru Bicara Fraksi Demokrat Heri Gunawan. Saat penyampaian pandangan umum fraksi atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar 2021, Heri menyebut APBD Lambar mengalami kontraksi sebesar -1,14%.

"Artinya turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,20 persen (turun 6,34%) diakibatkan oleh melemahnya 10 sektor lapangan usaha," kata Heri, Selasa, 8 Juni 2021. 

Baca: Serapan APBD Lampung Baru 35 Persen

 

Heri mempertanyakan sektor lapangan usaha mendominasi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Tentu, selain sektor pertanian yang digeluti sekitar 80 persen warga Lambar," kata dia. 

Kemudian pada belanja APBD tahun 2020 terdapat realisasi dana Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp22,10 Miliar. Ia mempertanyakan apakah BTT tersebut dikhususkan untuk penanganan wabah covid-19 atau secara keseluruhan termasuk dana bencana alam beserta pengembalian Dana Desa/Pekon Tebaliokh Kecamatan Batubrak sebesar Rp331 juta.

Heri juga mempertanyakan laporan realisasi atas sumbangan pihak ketiga untuk penanganan covid-19 di Lambar.

"Karena realisasi sumbangan dari pihak ketiga sampai saat ini belum tercatat dalam laporan yang sudah disampaikan," ujar Heri.

Di sisi lain, lanjut dia, pada tahun anggaran 2020 terdapat banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan karena kekurangan biaya akibat adanya pengurangan dana transfer pusat dan pengalihan program kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan covid-19. Namun faktanya, rjustru terdapat sisa belanja atau SILPA yang begitu besar, yakni Rp57,25 miliar lebih. 

"Sebagai bahan perbandingan pada TA  2021, pembangunan ruas jalan dialokasikan dengan dana rata-rata Rp100 juta per satu ruas jalan. Bayangkan sudah berapa banyak ruas jalan yang bisa dibangun jika anggaran sebesar Rp50 miliar itu bisa dilaksanakan untuk pembangunan," kata Heri.

Pada tahun 2020 juga telah dilaksanakan perekrutan tenaga kesehatan (Perawat Desa) oleh Pemkab Lambar melalui Dinas Kesehatan dengan status kontrak daerah. Namun informasi yang ada saat ini bahwa perawat-perawat desa tersebut hanya di-SK-kan oleh Peratin di tempat perawat tersebut bertugas.

"Mohon penjelasan mengenai peraturan dan regulasi yang melandasi perekrutan tenaga kesehatan desa tersebut," kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lambar, Ismun Zani meminta agar Pemkab mendengarkan keluhan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang diduga mengalami pemotongan honor selama satu bulan.

"Kemudian terkait pelaksanaan program pembangunan fisik di Lambar yang selama ini masih menjadi persoalan klasik karena masih jauh dari harapan. Saya mencatat ruas jalan dan atau bangunan gedung yang dibangun mengalami kerusakan pada tahun dan bulan yang sama pula," kata dia. 

Fraksi Partai Golkar merekomendasikan adanya sistem pengawasan yang ketat mulai dari proses lelang perencanaan dan konsultansi, pengadaan barang dan jasa, sampai masa pemeliharaan.

"Terutama pekerjaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung atau pun lelang," terang Ismun. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait