#beritalampung#beritapesibar#aparatdesa

DPMP Pesisir Barat Ingatkan Peratin Tak Melakukan Pergantian Aparat Pekon Tanpa Alasan Yang Jelas

DPMP Pesisir Barat Ingatkan Peratin Tak Melakukan Pergantian Aparat Pekon Tanpa Alasan Yang Jelas
Kantor DPMP Pesisir Barat. Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co): Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Nursin Candra, menegaskan kepada peratin (kepala desa) tidak boleh seenaknya mengganti aparat pekon tanpa alasan mendasar yang jelas.

"Harus ada alasan yang jelas. Kalau itu tetap dilakukan, maka sanksi di skor atau dinonaktifkan dari jabatannya menunggu peratin yang melakukan hal itu," kata Nursin, Sabtu, 17 September 2022.

Aturan itu, kata dia, berlaku untuk 116 peratin di Kabupaten Pesisir Barat yang didalamnya termasuk 62 peratin yang baru dilantik oleh Bupati Agus Istiqlal di GSG pada Rabu, 14 September 2022 lalu.

"Dasar aturannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pergantian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Aparat Pekon (Desa) turunannya Perbup Nomor 10 Tahun 2020.

"Jadi yang memberhentikan aparat pekonnya tidak sesuai dengan aturan itu konsekuensinya dinonaktifkan di skor," kata Nursin.

Menurutnya, jika tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pekon, maka tidak boleh diganti. "Betul kalau prosedur pergantian aparat pekon adalah usulan dari peratin atau pemerintah pekon kepada camat di wilayahhya masing-masing. Tapi, camat juga pastinya ada pertimbangan atas usulan tersebut. Kalau sesuai aturan maka bisa di acc atau diberikan rekomendasi. Namun, bila tidak sesuai aturan tentunya akan ditolak," ujarnya.

Dia mengungkapkan ada dua pekon telah menyampaikan usulan untuk mengganti aparat pekon dan itu sudah dikembalikan (ditolak) yaitu Pekon Bambang dan Pekon Pardahaga di Kecamatan Lemong.

"Peratin langsung saja mengganti aparat pekonnya, enggak melihat kesalahan mereka apa. Mereka yang diganti menuntut, selanjutnya mereka kami kembalikan ke posisi mereka semula sebagai aparat pekon," kata Nursin. 

Dia mengatakan jika peratin hendak mengganti aparat pekonnya yang malas atau jarang masuk kantor, maka hal seperti itu bisa dilakukan dengan bukti absensi aparat yang bersangkutan. 

"Kalau misalkan aparat itu malas harus dilampirkan absensinya. Selanjutnya sudah belum diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Harus ada itu. Sulit itu (kalau mau asal ganti), tetapi kalau memang ada bukti malasnya, ya silahkan," ujar Nursin.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait