#dpd#kewenangan

DPD Perjuangkan Pengembalian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diambil Alih Provinsi

DPD Perjuangkan Pengembalian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diambil Alih Provinsi
Anggota DPD Bustami Zainudin.Lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co) --  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bustami Zainuddin mengungkapkan akan menyampaikan apa yang menjadi saran serta masukan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat. Hal itu terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang saat ini dikelola pemerintah provinsi agar dapat dikembalikan.

Saat ini banyak kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ditarik pemprov sehingga menjadi rentan kendali.  Beberapa kewenangan yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota saat ini berada di bawah kendali provinsi, yaitu pendidikan SMA dan SMK, pengelolaan hutan atau kehutanan, lalu pertambangan yang kerap menjadi polemik.

"Kemudian, pengelolaan bibir pantai. Saat ini pemerintah kabupaten/kota hanya menguasai bibir pantainya saja, sisanya maju sedikit sudah di bawah wewenang Pemprov," ujarnya usai mengadakan reses ke Pemkot Bandar Lampung, Jumat, 7 Agustus 2020.

Berita terkait: DPD Perjuangkan Pengembalian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diambil Alih Provinsi

Dia mengatakan lebih baik semua itu dikembalikan ke masing-masing pemerintah daerah. "Selain itu, pembiayaannya juga diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Jangan hanya tanggung jawabnya saja," katanya. 

Oleh sebab itu, DPD akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo agar beberapa kewenangan yang saat ini dikelola pemprov dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota. "Apa gunanya reformasi, jika pemerintah kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam membangun beberapa aspek di wilayahnya masing-masing," katanya. 

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait