#benur

DKP Pesisir Barat Pelajari Pencabutan Larangan Ekspor Benur

DKP Pesisir Barat Pelajari Pencabutan Larangan Ekspor Benur
Ilustrasi. Lampost.co


Krui (Lampost.co) -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benur yang dituangkan dalam Permen No.12/Permen-KP/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Indonesia. Keputusan tersebut sangat tepat karena dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat, Armen Qodar, mengatakan menanggapi positif aturan melegalkan penangkapan benur tersebut. Namun, pihaknya perlu mempelajari permen tersebut terlebih dahulu sebelum berkomentar lebih jauh.

"Saya pelajari dulu, sebab baru tadi dapat kabar itu, memang sudah keluar info tersebut tanggal 5, kemarin," katanya melalui pesan Whatsaap, Jumat, 8 Mei 2020.

Berita terkait: DKP Lampung Dukung Penuh Pencabutan Larangan Ekspor Benur

Dia menambahkan selain itu juga perlu dipelajari terkait aturan ekspor baby lobster (benur). Selain penangkapan-penangkapan benur yang akan dilakukan masyarakat dan nelayan di kabupaten itu.

"Iya, tetapi penangkapannya juga ada kriterianya, demikian pula untuk ekspor juga ada syarat-syaratnya," ujarnya.

Dia juga belum dapat memerinci berapa potensi ekspor benur dari Pesisir Barat setiap tahunnya, baik perkiraan volume maupun nilai nominal yang dihasilkan

Dilegalkannya penangkapan benur oleh pemerintah tentunya selain diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan nelayan di kabupaten itu juga menghilangkan rasa waswas para nelayan dan pedagang yang memperjualbelikan benur. Sebab, sebelumnya kegiatan itu dianggap ilegal dan melanggar hukum.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait