#BERITABANDARLAMPUNG#EKONOMIDANBISNIS

DJPb Lampung Gelar Diskusi Bertema Pemulihan Pariwisata Lampung

DJPb Lampung Gelar Diskusi Bertema Pemulihan Pariwisata Lampung
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin,



Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Jenderal Perbendaharaan(DJPb) Provinsi Lampung menggelar diskusi daring Diseminasi Kajian Fiskal Regional 2020 bertema Mendorong Pemulihan Pariwisata Lampung di ruang Video Conference Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kamis 25 Maret 2021. Acara itu dikemas dalam Lampung Economic Update kerja sama Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.  Adapun narasumber  pada kegiatan tersebut diantaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Lampung, Budiharto Setyawan; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin; Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Lampung, Edarwan; Ketua Umum GenPI Prov. Lampung, Abdul Rohman Wahid; dan dimoderatori oleh Putri Pariwisata Indonesa Lampung 2020, Karina Gita Sahprada.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin, menyampaikan mengenai Kebijakan APBN 2020 diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, namun pandemi Covid-19 membuat pemerintah menyesuaikan APBN 2020 sebanyak 2 kali terakhir dengan Perpres 72/2020. Belanja Negara di Prov. Lampung terealisasi sebesar 97,78% dari pagu sebesar Rp31,02 triliun. Sedangkan Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp7,704 triliun atau 99,34% dari target. 

"Defisit di Prov. Lampung sebesar Rp22,62 triliun, lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan defisit sebesar Rp24,38 triliun," kata Sofandi melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Maret 2021. 


Di sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Lampung Tahun 2020, Sofandi menyampaikan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp26,96 triliun atau sebesar 89,82% dari target. Adapun belanja daerah terealisasi sebesar Rp.26,68 triliun atau 84,62% dari pagu. Dengan demikian, APBD lingkup Prov. Lampung mengalami surplus Rp281,12 milyar di tahun 2020.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 dapat diketahui tingkat kemandirian daerah. Tiga Pemda dengan tingkat kemandirian daerah tertinggi adalah Pemprov Lampung dengan Rasio PAD terhadap pendapatan sebesar 40,48%, Kota Bandar Lampung sebesar 25,1%, dan Kota Metro sebesar 24,1%. Meski demikian, dari 16 Pemda lingkup provinsi Lampung, terdapat 11 kabupaten/kota dengan rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah masih di bawah 10%.  Untuk itu, Pemda diharapkan dapat terus menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD nya.

Di akhir paparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung memberikan rekomendasi untuk mendorong pemulihan ekonomi di provinsi Lampung termasuk di sektor pariwasata. Di bidang kesehatan, perlu akselerasi vaksinasi Covid-19. Adapun di bidang ekonomi pemda dapat melanjutkan dukungan program/kegiatan untuk sektor terdampak Covid-19 seperti sektor pangan dan pariwisata serta dukungan permodalan dan pendampingan UMKM, program perlindungan sosial dilanjutkan dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lebih akurat/update dan terukur, serta penajaman program dan koordinasi agar tidak terjadi duplikasi program pemulihan ekonomi. 

Terakhir rekomendasi dari sisi Penguatan Reformasi berupa penguatan reformasi struktur sebagai fondasi pemulihan ekonomi, Pemda juga diharapkan semakin memperbaiki iklim investasi, menciptakan inovasi layanan, optimalisasi IT untuk pelayanan dan efisiensi belanja operasional seiring perubahan system kerja dan layanan Online.
 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait