#batubara#ilegal#beritalampung

Ditlantas Tindak Truk Batubara Ilegal

Ditlantas Tindak Truk Batubara Ilegal
dok Lampost.co


BANDAR LAMPUNG (Lamnpost.co) -- Direktorat Lalulintas Polda Lampung, bakal menindak truk batubara ilegal yang melewati jalan utama dan jalan daerah di Provinsi Lampung. Namun, kewenangan Direktorat Lalulintas dan satlantas tiap daerah, terbatas.


Wadirlantas Polda Lampung AKBP Anang Tri mengatakan, penindakan hanya bisa dilakukan terkait adanya pelanggaran lalulintas. Seperti, over muatan, adanya modifikasi yang tak sesuai dengan ketentuan, hingga pelanggaran lalulintas lainnya.


"Apapun bentuk pelanggaran, seperti kelebihan muatan dan lainnya, kita tindak," ujarnya, Minggu, 9 September 2019.

Namun sifatnya penilangan, karena terkait over kapasitas dan muatan yang dilarang, menurutnya yang memiliki wewenang utama, dan dasar hukum penentuan ada di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan turunannya di kabupaten kota.


"Tapi pada dasarnya kalau ada pelanggaran lalulintas dan alat angkut, kita tindak, ini juga kan sedang operasi patuh Krakatau 2019," kata mantan Wadir samapta Polda Lampung itu.

Disinggung soal edaran Pemprov Sumatera Selatan dan dorongan KPK, terkait aktivitas dan distribusi tambang ilegal, Ditlantas hanya menjalankan tugas sesuai tupoksi saja.


"Kalau aturan kan (ilegal), ada di Sumsel, itu juga (ilegal), bisa ranah krimum krimsus setempat," katanya.

Sebelumnya, Dalam sepekan sudah ada 9 truk batu bara dihentikan oleh petugas keamanan. Pertama dua truk batu bara disetop Satpol PP Way Kanan pada Minggu 1 September. Kemudian, tujuh truk batu bara ditahan Ditpol Air di Dermaga Puri Gading Bandar Lampung, Selasa 3 September 2019.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung Sementara, Mingrum Gumay mengatakan terkait muatan bisa dibuatkan melalui Peraturan Gubernur Lampung. Kemudian untuk pelaksanaannya berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

"Terkait muatan batu bara, menggunakan Pergub saja sudah kuat. Ajak Polda dan diteruskan kepada Polres. Kemudian Pergub itu ditembuskan kepada Bupati/Walikota," katanya di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu 4 September 2019.

Kemudian ia mengatakan KPK sudah menyoroti terkait angkutan batu bara agar bisa ditindak tegas. Pihaknya juga akan melihat mengenai persoalan tersebut. Ia memiliki keyakinan yang sama bahwa bagaimanapun harus ada ketertiban.

"Pada prinsipnya DPRD Lampung mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh eksekutif dalam rangka proses dan mekanisme pengangkutan batu bara itu sendiri," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung ini. 

Sebelumnya juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kereta api sebagai angkutan resmi batu bara. KPK menilai batu bara yang diangkut menggunakan truk dipastikan ilegal.

 

Pernyataan KPK tersebut berkaitan dengan surat yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sehubungan dengan kegiatan supervisi KPK tahun 2019 dalam rangka menanggulangi permasalah pertambangan tanpa izin (Peti) dan pengawasan atas kebocoran PNBP.

EDITOR

Asrul Septian Malik/Triyadi Isworo

loading...




Berita Terkait


Komentar