#thr

Disnakertrans Lamsel Ingatkan Perusahaan Bayarkan THR

Disnakertrans Lamsel Ingatkan Perusahaan Bayarkan THR
Ilustrasi. Lampost.co


Kalianda (Lampost.co) -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Selatan melayangkan surat tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh tahun 2020 kepada pimpinan/pengurus perusahaan di wilayah kabupaten setempat, Senin, 18 Mei 2020. Perusahaan wajib memberikan THR sesuai dengan Peraturan Menteri Tanaga Kerja RI Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 06 Maret 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Lampung Selatan Mayadi Sapta Yuristama pemberian THR keagamaan merupakan kewajban perusahaan kepada para pekerja/buruh. Surat yang dilayangkan Disnakertrans Lampung Selatan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Katanagakajaan Republk Indonesia Nomor M/6/ HI/00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, berkaitan dengan perihal tersebut diminta pimpinan perusahaan untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusahaan dan pekerja/buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan iktikad baik untuk mencapai kesepakatan," ujarnya.

Dalam dialog antara perusahaan dan pekerja/buruh, kata Mayadi, hendaknya dapat menyepakati beberapa hal, antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

"Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembayaran dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati bersama," katanya. 

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait