#beritalampung#pilkada#kpu

Disnaker Lampung Dorong Petugas KPU Dapat Jaminan Sosial

Disnaker Lampung Dorong Petugas KPU Dapat Jaminan Sosial
Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung terus mendorong agar pekerja yang menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) mendapatkan perlindungan asuransi ketenagakerjaan baik jiwa maupun keselamatan kerja (jaminan sosial). 

Hal itu dijelaskan oleh Kepala Disnaker Provinsi Lampung, Agus Nompitu. Dirinya menerangkan jika petugas KPU khususnya KPPS yang betugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan lokasi yang jauh dan tertinggal sehingga rawan dalam hal keselamatan.

"Banyak petugas KPPS ini nasibnya malang. Apalagi yang lokasinya jauh dan terpencil. Untuk akses mengantarkan surat suara dan sebagainya membutuhkan perjalanan jauh, ini rentan terhadap kecelakaan bahkan kematian," kata Agus, Selasa, 5 Juli 2022.

Baca juga: Anggaran Pilwakot 2024 Ditaksir Capai Rp41 Miliar

Dia menerangkan jika petugas bisa mendapatkan jaminan kerja melalui koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. "Dalam BPJS Ketenagakerjaan terdapat empat program jaminan, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JKM)," kata dia. 

Ia mengusulkan setidaknya para petugas mendapat dua perlindungan yakni JKK dan JKM. "Itu paling minimal menurut saya. Sebab petugas KPU sering berjibaku dengan waktu, jarak tempuh hingga kondisi perjalanan. Tak sedikit kejadian di Indonesia, saat pelaksanaan Pemilu banyak petugas yang meninggal," ujar dia. 

KPU Lampung Segera Koordinasi Dengan Pemprov Bahas Jaminan Keselamatan Kerja Petugas KPPS

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan jika pihaknya sangat berharap bahwa penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah mendapat fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada saat bekerja. 

"Sayangnya sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa sampai saat ini yang baru dialokasikan oleh KPU adalah santunan kecelakaan kerja atau santunan kematian," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, Selasa, 5 Juli 2022. 

Menurutnya, santunan tersebut sudah direncanakan dalam anggaran Pemilu, terkait pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pihaknya sudah memasukkan alokasi santunan kecelakaan kerja atau santunan kematian pada saat menjalankan tugas bekerja. 

"Tapi terkait asuransi kecelakaan kerja tidak ada regulasi yang mengatur. Kami tidak bisa membuat nomenklatur anggaran yang tak berdasarkan ketentuan," kata dia. 

Ia memaparkan jika terdapat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dimana instruksi yang ditujukan untuk gubernur, bupati dan wali kota. Pada poin 24 huruf B menerangkan bahwa gubernur bisa mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pekerja ASN atau non-ASN serta penyelenggara pemilu, terdaftar sebagai anggota aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Ini bisa menjadi dasar pemerintah daerah untuk bisa memastikan penyelenggara pemilu pun dapat terdaftar aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya. 

Namun pihaknya akan segera mekoordinasi untuk membahas hal tersebut bersama dengan pemerintah daerah. "Ini merupakan usulan yang baik dan memang memberikan keamanan serta kenyamanan kepada petugas KPPS dalam bekerja, khususnya petugas yang bekerja di daerah terpencil," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait