#internet#pemkot

Diskominfo Bandar Lampung Imbau OPD Update Informasi di Website

Diskominfo Bandar Lampung Imbau OPD <i>Update</i> Informasi di <i>Website</i>
Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung Ahmad Nuriski. IST


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mendaftarkan dan menggunakan domain sebagai alamat elektronik resmi instansi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menaungi 40 OPD yang terdiri dari 7 Badan, 23 Dinas, dan 10 Bagian. Dari 7 badan Kota Bandar Lampung, terdapat dua badan yang website-nya tidak bisa diakses, Sementara dari 23 situs milik dinas, terdapat empat website yang tidak bisa diakses. Kemudian dari 10 website Bagian, terdapat dua laman yang tidak bisa diakses.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung, Ahmad Nuriski mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada masing-masing OPD untuk meng-update website yang telah disediakan oleh Diskominfo.

“Sebenarnya kami sudah menyampaikan informasi kepada kawan-kawan OPD yang lain bahwa Kominfo telah menyediakan rumah, artinya kami sudah menyewakan web atau portal Kota Bandar Lampung,” kata dia saat ditemui pada kegiatan vaksinasi di Lapangan Korem 043/Gatam, Rabu, 16 Juni 2021.

Baca: Website OPD di Bandar Lampung Banyak yang Menganggur

 

Riski membenarkan bahwa banyak OPD  belum mengisi portal yang telah disediakan oleh Kominfo. Dari 40 OPD, baru 15 hingga 17 OPD yang menisi kamar-kamar pada laman web/link di bandarlampungkota.go.id.

“Kami sudah meminta kepada OPD-OPD itu untuk mengisi portal tersebut. Ada beberapa yang sudah mengisi, tapi masih banyak yang belum. Kami berharap ke depan demi peningkatan literasi digital,” ujarnya.

Mantan Camat Panjang itu mengimbau kepada OPD untuk segera mengisi portal dengan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, portal yang aktif juga mempermudah Kementerian dalam melakukan kontrol kepada otoritas di bawahnya.

“Kami sudah menyiapkan dan menyampaikan kepada masing-masing OPD untuk menyediakan paling tidak satu tenaga admin yang bertugas untuk membagikan informasi dengan mengisi laman web kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kami berharap OPD segera meng-update website masing-masing,” kata dia.

Mengenai anggaran pengelolaan dan maintenance website, Riski mengklaim hak itu tidak ada alokasi anggarannya. 

“Pengelolaan tidak ada anggarannya, kalau maintenance itu terpusat di Kominfo. Yang sudah mengisi 15-17 OPD sisanya belum,” ujarnya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait