#pergub#batubara#regulasi#beritalampung

Dishub Matangkan Regulasi Angkutan Batu Bara

Dishub Matangkan Regulasi Angkutan Batu Bara
Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Subogo. Lampost.co/Triyadi Isworo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Persoalan truk pengangkut batu bara saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai batu bara yang diangkut menggunakan truk dipastikan ilegal. Dalam sepekan ini juga sudah ada 9 truk batu bara dihentikan oleh petugas keamanan.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Subogo mengatakan pihaknya sudah memiliki konsep draf untuk Peraturan Gubernur yang tinggal dimatangkan dengan Biro Hukum, Kepolisian dan pihak terkait.

Ia mengatakan persoalan batu bara memang sudah lama terjadi, sejak tahun 2003. Persoalan saat itu banyak "backing" terkait batu bara. Ia bersyukur saat ini pihak KPK juga telah mendukung untuk menyoroti persoalan tersebut. "Kita harapannya nanti Pak Gubernur mendukung dan pihak KPK juga mensupport. Sehingga bila melanggar langsung ditindak tegas," katanya di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu, 4 September 2019.

Dia mengatakan sumber permasalahannya ada di Sumatera Selatan, yakni perizinan tambang batu bara harus dipantau, terutama tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat. Apalagi saat ini truk-truk pengangkut batu bara selalu kucing-kucingan dengan aparat keamanan dan sering melintas lewat jalan 'tikus' di Way Kanan. "Namanya kucing-kucingan. Maling lebih pinter dari pada yang di maling. Kami juga akan menggelar razia di daerah-daerah perbatasan. Kemudian timbangan barang juga harus difungsikan kembali," katanya.

Baca juga:

Dewan Dorong Bentuk Pergub Angkutan Batu Bara

Ia juga berharap dalang persoalan batu bara ini bisa segera terungkap. Pihaknya juga terus mendorong untuk dibuatkan regulasi yang kuat. Ia berharap sebulan kedepan Peraturan Gubernur sudah jadi dan juga Peraturan Daerah harus dikeluarkan. "Soal perhubungan ada 2 fokusnya yakni soal batu bara dan exit tol. Kemudian juga untuk Peraturan Daerah harus dibahas juga selain angkutan batu bara, bahas juga mengenai angkutan online," katanya.

EDITOR

Triyadi Isworo

loading...




Komentar


Berita Terkait