#PTM#SEKOLAHTATAPMUKA#PESISIRBARAT

Disdikbud Pesisir Barat Sebut Belum Ada Laporan Guru dan Murid Terkonfirmasi Covid-19

Disdikbud Pesisir Barat Sebut Belum Ada Laporan Guru dan Murid Terkonfirmasi Covid-19
Kabid Pendidikan Dasar Paud dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat, Erik Putra, saat diwawancarai jurnalis di ruang kerja, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat, Selasa, 25 Januari 2022. (Foto: Lampost.co/Yon Fisoma)


Krui (Lampost.co) -- Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesisir Barat, Erik Putra, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima laporan adanya murid atau guru di lingkungan sekolah yang terkena covid-19 dari total 36 SMP dan 127 SD yang ada di kabupaten itu. 

"Sejauh ini belum ada, aman 100 persen. Mudah-mudahan tidak ada(kasus covid-19 di sekolah). Pendidikan tatap muka (PTM) dapat dilakukan secara full kalau pencapaian vaksinasi covid-19 di suatu sekolah telah mencapai 80 persen. Kalau target belum tercapai, maka PTM dilaksanakan secara terbatas atau dibagi sesi," kata Erik, ditemui di kantornya, Selasa, 25 Januari 2022.

Menurutnya, vaksinasi dosis pertama yang dilakukan di SD di kabupaten ditargetkan selesai pada Januari 2022.

"Sasaran vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun di kabupaten ini adalah 14.918 murid SD. Memang ada total 15 ribu anak-anak setingkat SD. Sasarannya berdasarkan target pemkab. Tetapi, itu kan termasuk sekolah-sekolah yang ada di bawah kewenangan kemenag," ujar Erik.

Baca juga: Sekolah di Pesisir Barat Mulai PTM Terbatas

Dia melanjutkan untuk siswa SMP sederajat di Pesisir Barat telah mencapai di atas 80 persen. Dengan demikian, pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilaksanakan secara penuh. Sedangkan untuk SD negeri dan swasta di kabupaten itu masih ada yang menerapkan PTM terbatas. 

Erik juga menjelaskan untuk vaksinasi murid SD tidak ada pemaksaan juga tidak ada sanksi yang dikenakan apabila orang tua keberatan jika anaknya divaksin. Apalagi ada alasan kuat orang tua tidak mengizinkan anak mereka divaksin. 

" Sanksi tidak ada ketika orang tua belum dapat mengizinkan anaknya mendapat suntik vaksin. Mungkin takut atau anaknya mengidap suatu penyakit berdasarkan surat keterangan dokter. Apabila orang tuanya belum mengizinkan, murid tersebut masih dapat mengikuti  PTM," kata Erik. 

Dia menambahkan hingga kini belum bisa menyampaikan berapa persen pencapaian dalam program vaksinasi anak usia 6-11 tahun di kabupaten itu. 

"Kami masih himpun laporan sudah berapa murid SD yang disuntik  vaksin. Tetapi, perkiraan kami sudah di atas 50 persen, vaksinasi untuk anak anak sudah berjalan selama dua pekan  ini. Kami belum update data terbaru karena setiap hari memang berubah. Pada Januari 2022 ini, mudah mudahan selesai vaksinasi covid-19 untuk anak tersebut," ujarnya.

Erik juga berharap agar guru murid dan orang tua dapat bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Terkait penyediaan masker, hand sanitizer, dan fasilitas Prokes lainnya di sekolah, Erik menyatakan telah dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Meski demikian, kata dia, bujet anggaran itu terbatas. Hal itu disesuaikan dengan berapa anggaran yang dialokasikan sekolah untuk pengadaan masker, hand sanitizer, dan air bersih dalam upaya penerapan prokes di sekolah. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait