#beritalampung#beritalampungterkini#pungutanliar#pungli#sertifiksiguru

Disdik Lamsel Bantah Potong Sertifikasi Guru

Disdik Lamsel Bantah Potong Sertifikasi Guru
Ilustrasi. Dok


Kalianda (Lampost.co) -- Para guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Lampung Selatan yang mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi guru) mengeluh. Pasalnya, saat pencairan harus setor ke Dinas Pendidikan (Disdik) Rp200 ribu/orang.

"Kami tidak tahu buat apa setoran sertifikasi guru tersebut," ujar salah seorang guru SMP yang enggan jati dirinya disebutkan, Minggu, 30 Oktober 2022.

Baca juga: Pengamat: Sekolah Harus Prioritaskan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

Menurut dia, hal ini sudah berlangsung cukup lama. Namun, banyak para guru yang enggan berterus terang. "Kalau saya tidak mau munafik, setoran itu ada. Tapi, siapa yang menerima uang tersebut di Disdik Lamsel tidak tahu," katanya.

Kepala Bidang  Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Lamsel Lampung Selatan Andwika Cahyani membantah pihaknya memungut dan menerima setoran dari pencairan sertifikasi guru tersebut. Pihaknya telah mengeluarkan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) yang ditandatangi setiap guru yang mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi guru.

"Dalam surat itu jelas menyatakan dengan sesungguhnya tidak ada pungutan atau setoran kepada Dinas Pendidikan dalam setiap pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun anggaran 2022," katanya.

Dia mengaku pihaknya resah dengan kabar-kabar yang beredar soal setoran ketika sertifikasi itu cair. Oleh sebab itu, pihaknya mengeluarkan SPTJM itu untuk menangkal isu-isu miring tersebut.

"Makanya, dalam banyak kesempatan kami sosialisasikan terkait tunjangan profesi guru tersebut, tidak ada isu-isu negatif. Sebab, kami tidak merasa menerima setoran itu," ujarnya.

Andwika menambahkan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi guru di Lamsel 2.829 orang. Besaran tunjangan profesi guru yang diterima guru berstatus PNS berkisar Rp2--R5 juta/orang sesuai dengan masa jabatan dan kepangkatan.

"Untuk guru non-PNS ada juga yang dapat sertifikasi guru itu. Hanya nilainya Rp1,5 juta. Pencairan ini selama triwulan," katanya.

Pihaknya pun menyayangkan tunjangan untuk profesi guru sekarang disalahartikan. Sebab, berdasarkan Permendikbud Nomor 38/2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidikan bagi Guru dalam Jabatan pada Pasal 2, yakni sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kompetensi dalam jabatan sebagai tenaga profesional satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pegadodik, kepribadian, social, dan profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bisa saja untuk melengkapi sarana dan kepentingan belajar, semisal dibelikan laptop dan sebagai. Sekarang ini, pemahamannya sudah bergeser. Kebanyakan mereka membeli barang yang menjadi kepentingan pribadi. Bahkan, untuk cicilan kredit mobil. Ini yang kami sayangkan," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait