#bpnt#bansos

Dinsos Lamsel Tidak Bisa Berbuat Banyak soal Sekdes Kalirejo Dapat BPNT

Dinsos Lamsel Tidak Bisa Berbuat Banyak soal Sekdes Kalirejo Dapat BPNT
Ilustrasi BPNT diunduh Selasa, 1 Maret 2022. (Foto: Istimewa)


Kalianda (Lampost.co) -- Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Selatan tidak bisa berbuat apa -apa terkait istri Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Kalirejo, Kecamatan Palas, mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Pasalnya, hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Ya, kami tidak bisa berbuat apa -apa. Sebab, yang berhak menghentikan dan menentukan warga mendapatkan BPNT itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya, ada PNS yang dapat BPNT. Bahkan, ada wakil wali kota juga mendapatkan BPNT," ujar Kepala Dinsos Lamsel, Martoni Sani, melalui telepon, Selasa, 1 Maret 2022.

Menurutnya, tugas Dinsos Lampung Selatan hanya menginput data warga yang diusulkan pihak desa dan kelurahan. Kemudian, melakukan pendampingan dan pengawasan.

"Selebihnya yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan BPNT adalah pemerintah pusat. Jadi, kemungkinan data yang dipakai oleh pemerintah pusat merupakan data lama. Ketika istri Kades dan Sekdes Kalirejo belum menjadi aparatur pemerintah. Kami sendiri tidak tahu,"katanya.

Baca juga: Kejar Tayang, Penyaluran BPNT Malam Hari di Kantor Pos Natar Dikeluhkan Warga

Martoni menjelaskan Dinsos Lampung Selatan hanya membantu melaporkan saldo kosong milik warga yang mendapatkan BPNT atau PKH ke pemerintah pusat.

"Itu kendala yang dihadapi Dinsos Lampung Selatan saat menerima keluhan dari warga penerima bantuan. Tapi, untuk yang menentukan semua adalah pemerintah pusat. Terus terang kami saja tidak diberitahu kapan jadwal pencairan BPNT di kantor pos. Sebab, pemberitahuannya langsung ke desa dan kelurahan. Camat saja tidak tahu,"jelasnya.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait