#KPM#Bansos

Dinsos Lampung Sebut Tak Ada KPM Graduasi Selama 2021

Dinsos Lampung Sebut Tak Ada KPM Graduasi Selama 2021
Ilustrasi. Antara Foto


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Sosial Provinsi Lampung menyatakan tidak ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang graduasi atau mengakhiri kepesertaan karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan sejahtera selama 2021.

"Pada tahun 2021 tak ada KPM yang digraduasi, hal tersebut dikarenakan situasi pandemi saat ini yang mengakibatkan masih butuhnya keluarga prasejahtera bantuan dari pemerintah," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, Rabu, 22 Desember 2021.

Sehingga menurutnya, hingga saat ini Kementrian Sosial masih memberikan bantuan ke 183.485 penerima PKH dan 638.836 penerima BPNT se-Provinsi Lampung.

"Tak hanya itu saja, ditengah pandemi ini juga pemerintah salurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi, Pemprov salurkan program bantuan beras 10kg dari Bulog dimana bantuan ini sudah tersalurkan 100 persen," katanya.

Adapun total banyaknya beras yang diterima masyarakat Lampung yakni sebanyak 6.760.000 kg atau sekitar 6.760 ton untuk 676 ribu penerima di seluruh provinsi Lampung.

Selanjutnya, bantuan warga terdampak Covid-19 berupa uang tunai atau yang disebut Bantuan Sosial Tunai yang tersalurkan melalui Kementrian Sosial ada sebanyak 282.930 penerima. "Untuk bantuan ini adalah uang tunai sebanyak Rp300 ribu per KK," katanya.

Sehingga ia mengatakan karena berkurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya karyawan yang diberhentikan kerja dampak dari pandemi Covid-19 membuat di tahun 2021 tak ada KPM yang graduasi.

Meskipun didaerah kabupaten/ kota ada yang menyatakan telah menambah kuota KPM, itu merupakan masyarakat yang memang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima.

"Yang masuk terdata di 2021 itu merupakan masyarakat yang sebelumnya memang sudah terdaftar sebagai KPM, namun mungkin sempat tak terdata lagi. Kemudian kembali terdata di 2021 ini," jelas dia.

Namun tak menutup kemungkinan, jika ada masyarakat yang menjadi KPM yang merasa ekomoninya telah memadai atau sejahtera bisa melakukan pengajuan graduasi.

"Bagi masyarakat yang merasa sudah sejahtera, bisa lakukan laporan ke Dinas Sosial kabupaten/ kota. Jujur lebih baik dan bisa mengalihkan penerimaannya ke orang lain yang membutuhkan," tutup dia.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait