#beritalampung#beritalampungterkini#pasienkurangmampu#biayapendamping

Dinkes Pesisir Barat Tidak Memiliki Dana Pendamping Bantu Keluarga R Saat Mengantar Berobat

Dinkes Pesisir Barat Tidak Memiliki Dana Pendamping Bantu Keluarga R Saat Mengantar Berobat
Seorang bocah Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, inisial R (10), yang harus BAB melalui selang. Dok


Krui (Lampost.co) -- Dinas Kesehatan Pesisir Barat tidak memiliki dana pendamping bagi keluarga R (10), yang harus BAB menggunakan selang, untuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi saat mendampingi pasien dari keluarga kurang mampu berobat. Pengobatan perlu juga melibatkan pihak lain untuk meringankan beban keluarga pasien.   

Kondisi orang tua R (10), bocah warga Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, yang saat ini harus BAB menggunakan selang, memiliki keterbatasan ekonomi. Meski memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), penanganan pasien harus dari dokter spesialis yang ada di Bandar Lampung.

Baca juga: BAB Tak Normal, Bocah SD di Krui Butuh Bantuan 

Dengan keterbatasan tersebut, membuat keluarga kesulitan saat akan memeriksakan anaknya. Mereka kesulitan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk pengobatan anaknya tersebut.

Sekretaris Diskes Pesisir Barat, Irhammudin, mengatakan untuk biaya berobat anak itu memang menjadi tanggungan pihaknya. "Kalau terkait biaya atau kartu penjaminan anak itu tanggung jawab Dinas Kesehatan. Tapi kalau untuk dana pendamping dan lain-lain tidak ada," kata Irhammudin melalui pesan WhatsApp, Kamis, 29 September 2022.

Pihaknya pun telah memerintahkan Puskesmas Lemong untuk memantau kondisi R, namun pengobatan bocah itu memang harus ditangani dokter spesialis. "Sudah kami perintahkan untuk memantau anak tersebut. Namun, sebatas kemampuan puskesmas karena penanganannya oleh dokter umum, sementara seharusnya sudah ranah dokter spesialis," ujarnya.

Dia menjelaskan Pemerintah Pekon Malaya juga harus merespons persoalan seperti itu. Pemerintah pekon bisa memberikan bantuan dengan mengalokasikan dari dana desa (DD) pekon tersebut.

"Ini sebenarnya bergantung peratin (kepala desa), kan ada dana desa. Kalau kami di Dinkes tupoksinya tentang kesehatan,"  katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pesisir Barat, Edwin H Maas, mengatakan akan secepatnya berkoordinasi dengan kepala dinas dan bidang-bidang lain di Dinsos. Pihaknya berupaya mengajukan permohonan kepada Kementerian sosial untuk membantu keluarga  R.

"Terima kasih infonya, kalau melihat uraian (berita) anak ini telah memiliki KIS. Namun, yang jadi masalah kalau kontrol berulang ke rumah sakit, biaya hidup keluarganya.  kami akan koordinasi dengan bidang lain dan pak kadis  tentang bantuan dana untuk keluarga pasien, bisa tidak. Bagaimana teknis pengajuan ke Kemensos,"  ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait