Rp2 Miliar Anggaran Penanganan Inflasi di Dinas PU Belum Terserap

Bandar Lampung (Lampost.co) --Dinas PU Bandar Lampung menjadwalkan program penanganan inflasi pada 1 Desember 2022.

Kepala Dinas PU, Iwan Gunawan menjelaskan, pihaknya saat ini sedang membentuk kelompok swadaya masyarakat di lingkungan setempat. Selanjutnya Dinas PU akan menyalurkan anggaran yang akan dikelola untuk menjalankan proyek.

Menurutnya ada 3 proyek yang dikerjakan melalui anggaran senilai Rp2 miliar. Antara lain IPAL di Kelurahan Kotakarang dan Kotakarang Raya Telukbetung Timur serta pembuatan sumur bor dan jaringan air bersih di Kelurahan Sukajawa Baru, Telukbetung Barat.

"Prosesnya pengadaan dulu, pembentukan kelompok masyarakat baru anggarannya bisa diterima, nanti anggaran akan dikelola masyarakat," jelasnya saat ditemui di Taman UMKM Bung Karno, Minggu, 27 November 2022.

Iwan mengungkapkan, pembuatan IPAL masing-masing menghabiskan anggaran senilai Rp500 juta. Sementara pembuatan sumur bor dan jaringan air bersih menggunakan anggaran Rp1 miliar.

Untuk pembuatan sumur bor, nantinya akan disalurkan ke rumah warga dengan dipasang meteran. Sehingga ke depan pembangunan jaringan air bersih itu juga bisa menjadi sumber pendapatan warga setempat.

"Sekarang sedang taken kontrak, 1 Desember baru mulai dikerjakan melalui kelompok swadaya masyarakat," ungkapnya.

Diketahui, secara keseluruhan Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan anggaran Rp5,8 miliar untuk penanganan inflasi. Sejauh ini 2 program lainnya yakni pasar murah dan beras gratis sudah berjalan.

Program itu menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat untuk melakukan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM sejak Oktober. Di Bandar Lampung masih ada anggaran Rp2 miliar untuk penanganan inflasi yang belum terserap.

EDITOR

Sri Agustina