#beritalampung#beritabandarlampung#petani

Dinas Kehutanan Alokasikan Anggaran untuk Perlindungan Jamsostek 1.000 Petani Hutan

Dinas Kehutanan Alokasikan Anggaran untuk Perlindungan Jamsostek 1.000 Petani Hutan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan tengah melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bandar Lampung terkait pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para kelompok tani hutan. 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, mengatakan jika sesuai dengan arahan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait dukungan kepada tenaga kerja nonformal termasuk petani, didalamnya agar mendapat perlindungan kerja. 

"Jadi kami tahun ini mendukung program beliau. Kami siapkan 1.000 orang yang difasilitasi untuk mendapatkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan terhitung Oktober-Desember 2022," kata Yanyan, Senin, 17 Oktober 2022. 

Pihaknya saat ini tengah melakukan identifikasi dan menilai kesesuaian kriteria penerima bantuan. "Nanti akan dimasukkan anggota Kartu Petani Berjaya (KPB) yang akan di cover BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pelayanan ini bukan bersifat permanen dengan harapan nantinya petani bisa mau mandiri mendaftarkan diri jadi peserta," katanya. 

Baca juga:  BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Indonesia Januari 2023

Terkait anggaran, dia menjelaskan jika pihaknya menggunakan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD-P. "Jadi pembayaran preminya akan ditanggung Pemda sebagai stimulan, sehingga petani mendapat perhatian. Tapi harapan selanjutnya petani ini akan melindungi dirinya secara swadaya," katanya. 

Adapun anggarannya preminya sendiri Rp16.800 per orang dikalikan seribu penerima. "Kurang lebih anggarannya dikalikan tiga bulan satu penerima di cover Rp50 ribuan, dan untuk seribu petani jadi kurang lebih Rp50 jutaan," kata dia. 

Dia menjelaskan kelompok tani hutan saat ini di Provinsi Lampung ada sekitar 330 perhutanan yang berizin. "Untuk jumlah keseluruhan sendiri sekitar 93 ribu kepala keluarga," katanya.

"Meskipun belum ada apa-apanya, dengan bantuan dalam bentuk jaminan program BPJS Ketenagakerjaan ini semoga para petani hutan mendapatkan manfaatnya. Ketika ada sesuatu yang terjadi (kecelakaan kerja) ada yang meng-cover, dengan harapan tahun depan bisa bertambah lagi petani yang mendapat perlindungan," katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, Sulistijo Nisita Wirjawan, mengatakan masyarakat pekerja di wilayah Lampung khususnya pekerja rentan masih banyak yang belum terlindungi program sosial BPJS Ketenagakerjaan.

"Di Provinsi Lampung, program Pak Gubernur (Kartu Petani Berjaya) sudah baik, salah satunya untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena kita tahu di Lampung banyak pekerja rentan seperti petani dan nelayan yang punya risiko dalam bekerja. Tapi itu semua (Pemprov Lampung) tidak bisa meng-cover seluruhnya. Jadi saya harap pemerintah kabupaten/kota juga ikut ambil bagian untuk mengalokasikan anggaran dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja rentan seperti petani dan nelayan di wilayahnya," kata dia.

Sulistijo menambahkan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat besar menfaatnya bagi peserta. Mulai dari beasiswa anak sampai ke perguruan tinggi dan santunan kematian, jika terjadi meninggal dunia dalam kecelakaan kerja. Sementara untuk biaya perawatan kecelakaan saat bekerja ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas biaya atau unlimited.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait