pilkada

Dilaporkan ke KPK, Bawaslu Bantah Adanya Gratifikasi

Dilaporkan ke KPK, Bawaslu Bantah Adanya Gratifikasi
(dok)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) melaporkan Bawaslu Provinsi Lampung ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan atau gratifikasi, Senin, 18 Januari 2021. 

Sekretaris KRLUPB Aryanto Yusuf menjelaskan, keputusan Bawaslu yang tidak mencerminkan keputusan serta fakta di persidangan sehingga membuat pihaknya melaporkan ke KPK. 

“Tidak mempertimbangkan sama sekali kesaksian Bawaslu dan KPU sebagai pihak terkait dalam persidangan dugaan TSM. Mereka adalah penyelenggaranya langsung yang menyatakan tidak ada masalah mengetahui fakta di lapangan," ujarnya. 

Ia menambahkan, tidak ada perlakuan yang berbeda dipersidangan lainnya, seperti di Lampung Tengah dan Bandar Lampung terkait dugaan TSM. Di Lampung Tengah banyak laporan soal politik uang, tapi tidak bisa disangkutkan dengan pasangan calon. Sementara di Bandar Lampung pihak lain dinilai memiliki keterkaitan. 

“Jika program Wali Kota Herman HN menguntungkan bunda Eva, maka bisa kita samakan dengan pak Jokowi yang menguntungkan anak mantunya terhadap program-program yang sudah diberikan,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar membantah adanya dugaan gratifikasi dalam pengambilan keputusan. Semua keputusan berdasarkan fakta persidangan yang masyarakat dapat saksikan di kanal youtube resmi Bawaslu Lampung. 

"Tidak ada gratifikasi dalam pengambilan keputusan, kami menghormati proses hukum yang berlangsung," ujarnya. 

 

EDITOR

Ricky Marly

loading...




Komentar


Berita Terkait