#PLAZALIVING#BERITABANDARLAMPUNG

Dewan Sarankan Plaza Living Buat MoU tentang Tanggung Jawab Pembangunan

Dewan Sarankan Plaza Living Buat MoU tentang Tanggung Jawab Pembangunan
Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Lampung -- Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung, berharap pihak pengelola Plaza Living memberikan solusi atas apa yang akan terjadi setelah bangunan tersebut berdiri di kelurahan Rajabasa Nunyai, Senin, 3 Mei 2021. Hal itu diungkapkan Komisi I DPRD Bandar Lampung saat melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Plaza Living serta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung bersama lurah dan camat setempat.

Ketua Komisi Satu DPRD Bandar Lampung, Hanafi Pulung, mengatakan, pihak Plaza Living harus membuat Memorandum of Understanding (MoU) kepada pemerintah setempat  tanggungjawab seperti apa yang akan diberikan ketika terjadi dampak banjir dan lainnya atas bangunan tersebut.

"Saya sangat setuju investor berdatangan itu akan berdampak baik terhadap ekonomi. Namun, perlu diperhatikan juga dampaknya terhadap masyarakat, tanggung jawab yang seperti  yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar,"katanya.

Hanafi meminta agar pemerintah kota Bandar Lampung untuk mengkaji ulang izin yang sudah dikeluarkan pihak Plaza Living.

"Daerah tempat berdirinya Living Plaza masuk zona pendidikan dan di situ rawan banjir kok bisa dinas terkait mengeluarkan izin pembangunan dan lainnya, ada apa ini?," ujarnya.

Kemudian, Legal Office Plaza Living, Sari, mengatakan pihaknya akan melihat kajian dari DPRD terlebih dahulu baru setelah itu akan menyetujui usulan MoU tersebut.

"Kalau terdampak semua pasti ada dampak begitupun juga setelah dibangun. Tadinya tanah tidak terpakai akhirnya terpakai. Dan ekonomi berjalan. Bukan kami tidak upayakan, pasti kami upayakan. Masalah banjir memang sebelum dibangun sudah banjir," katanya.

Kemudian, Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan, harus ada upaya yang dilakukan pihak Plaza Living untuk menetralisir dampak dari pembangunan tersebut.

"Kawasan yang sering banjir ketika itu dibangun air akan lari kemana, pasti berdampak buruk terhadap pemukiman warga sekitar. Banjir yang hebat terakhir pada 2017,"katanya.

Kemudian, Lurah Rajabasa Nunyai, Darwono, menjelaskan, di daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun bisa terjadi tiga kali banjir.

"Untuk izin sudah lengkap di tingkat kelurahan. Kalau banjir di situ bisa setahun tiga kali," ujarnya. 

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait