#blt#bansos

Desa Sukabanjar Anggarkan BLT DD Rp702 Juta

Desa Sukabanjar Anggarkan BLT DD Rp702 Juta
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk penanganan Covid-19 di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Lampost.co/Perdhana W


Kalianda (Lampost.co) -- Kucuran Dana Desa (DD) Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga.

Sebanyak 195 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sosial dengan program BLT yang bersumber dari APBN melalui DD sebesar Rp702 juta. Setiap KPM di Desa Sukabanjar, mendapatkan BLT dari DD sebesar Rp300 ribu/bulan pada 2021.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Sukabanjar, Gunawan menjelaskan jumlah DD tahun 2021 sebesar Rp1,2 miliar.

"Pencairannya DD dalam setahun yang dibagi tiga tahap," kata dia, Rabu, 1 September 2021.

Tahun ini, untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sukabanjar, hanya satu kegiatan yakni pembangunan jalan rabat beton penghubung antar dusun.

"Hanya 10 persen dari total DD tahun ini," ujar dia.

Khusus untuk penanganan Covid-19, kata dia, dianggarkan sebesar Rp96 juta atau 8% dari DD yang digunakan untuk pencegahan penyakit tersebut.

"Ada alokasi DD khusus untuk penanganan Covid-19," ujarnya.

Sedangkan sisanya digunakan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang pada umumnya untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Alhamdulillah, sekarang sudah masuk zona hijau," kata dia.

Sementara itu, Camat Sidomulyo Rendy Eko Supriyanto menjelaskan untuk penggunaan DD tahun depan ada tiga prioritas.

"Ada tiga prioritas sesuai Juklak dan Juknisnya," ujarnya saat musyawarah penyusunan RKPD di Desa Sukabanjar.

Prioritas pertama yakni pemulihan ekonomi nasional, seperti mendukung dan membina usaha kecil masyarakat serta penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Ini prioritas pertama untuk pemulihan ekonomi," katanya.

Prioritas selanjutnya, DD dianggarkan untuk mitigasi penanganan dan penanggulangan bencana dan non bencana.
"Dianggarkan untuk bencana dan non bencana seperti pandemi Covid-19," katanya.

Terakhir, prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa yang selaras dengan program nasional. "Prioritas ketiga masih menunggu Juklak dan Juknis program pusat," ujarnya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait