#protokolkesehatan#operasiyustisi#beritanasional

Denda Pelanggar PSBB Jilid II Selama 5 Hari Mencapai Rp238 Juta

( kata)
Denda Pelanggar PSBB Jilid II Selama 5 Hari Mencapai Rp238 Juta
Ilustrasi sidang yustisi. ANTARA Foto/Nova Wahyudi


Jakarta (Lampost.co): Polda Metro Jaya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) gencar menindak masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan. Sejak Senin, 14 September hingga Sabtu, 19 September denda pelanggar protokol kesehatan mencapai Rp238.476.500.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menjelaskan denda administratif tersebut diperoleh dari 852 pelanggar. Teguran dan sanksi sosial juga diberikan kepada masyarakat yang menyepelekan penerapan protokol kesehatan.

"Lima hari akumulasi operasi yustisi teguran diberikan sekitar 12.466 orang, sanksi sosial 17.385 orang, denda administratif 852 orang, total 30.384 orang," ujar Nana di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu, 20 September 2020.

Selain itu, jajaran kepolisian menindak tegas 119 rumah makan yang enggan menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya ditemukan pengunjung yang masih diperbolehkan makan dan minum di tempat.

"Melakukan pelanggaran yang harusnya sebagai take way tapi mereka masih menerima masyrakat untuk makan di tempat," ucap dia.

Kemudian, terdapat dua perkantoran yang ditutup sementara. Perkantoran tersebut juga tidak menaati aturan dalam pembatasan sosial berskala besar jilid II.

Sanksi diatur Pasal 5 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Aturan itu berisikan setiap orang yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif maksimal Rp250 ribu. Warga yang mengulangi pelanggaran satu kali dikenakan sanksi kerja sosial selama 120 menit atau denda maksimal Rp500 ribu.

Pelanggaran berulang dua kali dikenakan kerja sosial 180 menit atau denda maksimal Rp750 ribu. Pelanggaran berulang tiga kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial 240 menit atau denda administratif maksimal Rp1 juta.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar